SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Wacana pembubaran Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) tampaknya tidak akan berlanjut.
Pasalnya, Komisi IV DPRD Sumenep membantah akan membubarkan DPKS.
Sebelumnya, sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa pembentukan DPKS oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi dinilai ugal-ugalan.
Alasannya, karena dasar hukum yang digunakan Bupati Sumenep melalui Panitia Seleksi (Pansel) dalam melakukan pembentukan DPKS telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Merespon tudingan tersebut, Kepala Bagian Hukum Setkab Sumenep, Hizbul Wathan memastikan tidak ada masalah dengan pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS).
Wathan menambahkan, berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang dalam pemberitaan tersebut dinilai ‘menghapus’ PP No. 17 Tahun 2010, justru semakin memberikan ruang bagi keberadaan Dewan Pendidikan.
Dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan untuk memantau kemajuan dan kesenjangan di dalam sistem serta melaporkan hasil evaluasi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Dalam melaksanakan peran tersebut, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya juga dibantu oleh lembaga mandiri untuk melakukan telaah kritis dan obyektif.
“Lembaga mandiri yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 itu salah satunya adalah Dewan Pendidikan atau sebutan lain,” terang pria yang akrab disapa Wathan.
Lebih lanjut, ia memaparkan, ketentuan PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana di berita, hanya terkait ujian akhir sekolah berstandar nasional dan ujian nasional serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan.
“Sedangkan Pasal 192 yang mengatur Dewan Pendidikan masih tidak dicabut dan dinyatakan tetap berlaku. Dengan demikian, apabila ada wacana pembubaran DPKS, maka itu justru akan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,” kata Wathan, menegaskan. (*)
