SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Sejumlah perwakilan warga Perumahan Puri Matahari, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengadu ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (21/10/2021) kemarin.
Informasi yang didapat kontributor suarabangsa.co.id, mereka mengaku resah karena ada bangunan milik pribadi yang dibangun di atas Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) di perumahan tersebut.
Dalam hearing itu, tampak hadir Wakil Ketua DPRD Arif Amin Tirtana, pegiat Lasbandra, Kepala DPMPTSP dan Naker, Inspektur, Kepala Satpol PP, DPRKP, Kabag Hukum, Bagian Aset dan Bagian Pendapatan BP2KAD, Camat Sampang, Lurah Karang Dalam serta Ketua RT setempat.
Ketua RT 5 RW 2, Sutarjo mengatakan, bahwa pihaknya bersama warga mendatangi para wakil rakyat untuk meminta kejelasan penyelesaian terhadap fasum yang sudah terlanjur di sulap jadi milik pribadi.
“Pemkab menyatakan masih melakukan Legal Opinion (LO) ke Kejaksaan Negeri. Tapi yang jelas kami tetap menginginkan fungsi awal fasum itu, mengingat di sana merupakan jalan raya ada lembaga lagi, belum lagi ada selokan. Dan kami juga tidak dilibatkan soal pengajuan LO itu,” kata Sutarjo.
Sementara itu, Kabag Hukum Sekretariat Pemkab Sampang, Harunur Rasyid menyampaikan, penyelesaian adanya bangunan yang berada di atas fasum itu memberikan tanggapan melalui pendapat dari OPD terkait.
“Saat ini, Pemkab masih meminta pertimbangan hukum kepada Kejari,” ungkap Harunur singkat.
Ditempat yang sama, Kepala Satpol PP Suryanto mengaku masih menunggu kepastian hukum untuk melakukan tindakan. Pihaknya juga menegaskan, larangan adanya pembangunan di atas fasum juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
“Kemarin kami langsung eksekusi bangunan di jalan Pahlawan karena pemilik tidak bisa menunjukan bukti-bukti. Nah kalau yang bangunan di Puri Matahari ini lain, pemilik bangunan punya IMB lho. Sudah ada teguran, tapi teguran itu dibalas dengan menunjukan dokumen bukti-bukti,” ujar Suryanto berkilah.
Hal itu dibantah oleh Rifai LSM Lasbandra yang mendampingi warga Puri Matahari, Kasatpol PP tidak usah bicara dokumen dan bukti dari pemilik Bangli diluar, pada saat audensi tadi kenapa hanya diam.
“Pada saat audensi tadi tidak satupun dari perwakilan Pemkab Sampang menunjukan dokumen yang dimaksud Kasatpol PP. Bahkan SPPT yang di buat acuhan pemilik Bangli, bukan SPPT dilokasi fasum tersebut. Ayolah OPD Sampang Hebat Bermartabat jangan tajam secepat kilat pada masyarakat kecil dan miskin, pikir-pikir terhadap pelanggar Perda berduit,” kata Rifai kesal.
