JEMBER, SUARABANGSA.co.id – Ketua koordinator Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tapal Kuda, Jawa Timur, Imam Haironi mendorong perusahaan pers harus selektif merekrut wartawan.
Menurutnya, hal itu bertujuan agar perusahaan media sehat dan produk jurnalistik yang dihasilkan sesuai dengan Undang-udang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Imam melihat, selama ini masih banyak perusahaan pers yang terkesan serampangan dan asal comot dalam perekrutan wartawan.
“Kalau kita tidak selektif dan asal ambil, ini akan berbanding lurus dengan saat menjalankan tugas di lapangan dan karya jurnalistik yang dihasilkan,” ungkapnya, Minggu (13/06/2021) lewat sambungan selulernya.
Menurut Imam, proses seleksi dan verifikasi calon wartawan itu mutlak harus dilakukan.
“Mulai dari syarat akademisi, standart kompetensi, rekam jejaknya seperti apa, pernah tersangkut pidana apa tidak, ini sangat perlu,” lugasnya.
Imam juga menyarankan, perusahaan pers harus memiliki standarisasi dan aturan baku dalam melakukan perekrutan.
“Jangan sampai, belum apa-apa sudah diberikan identitas lengkap. Id Card terkadang hanya dijadikan senjata, untuk menakut-nakuti nara sumber,” lugasnya.
Selain itu, kata Imam, di lapangan sering ditemui oknum berpenampilan meyakinkan. Namun karya jurnalistik yang dihasilkan tidak ada.
“Media kadang hanya dijadikan kedok oleh oknum untuk memuluskan kepentingan pribadi. Ini kalau terus dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi dunia jurnalistik kita,” imbuhnya.
Tokoh muda yang juga anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jember ini mecontohkan, beberapa deret peristiwa yang terjadi di beberapa wilayah beberapa bulan lalu.
“Ada beberapa oknum yang tertangkap melakukan pemerasan mengatasnamakan wartawan. Ini, salah satu indikator kurang selektifnya perusahaan media merekrut wartawan,” papar Imam menambahkan.
Lebih jauh CEO.Suaraindonesia.co.id ini berharap, organisasi kewartawanan untuk bisa bergandengan tangan memberantas praktik tidak terpuji itu dengan bersinergi berbagai pihak.
“Kehadiran organisasi wartawan sangat perlu, untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Tujuanya memberikan informasi dan edukasi kepada publik, mana yang benar-benar wartawan atau hanya sekedar kedok,” pungkasnya.
