SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur Agus Mulyadi, mengomentari tudingan praktik dugaan pungli rapid tes antigen yang terjadi di Puskesmas Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong.
Agus memastikan tidak ada pungutan liar atau pungli terkait rapid tes antigen sebagaimana kabar yang tengah berhembus. Ia menyebut, hal itu bukan pungli melainkan tarif yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang.
“Itu bukan pungli, mereka (puskesmas dharma tanjung,red) sudah sesuai Perda terkait tarif rapid tes antigen dan di dalam Perda itu tarifnya memang sebesar Rp 150 ribu,” kata Agus saat dihubungi kontributor suarabangsa.co.id, Jumat (11/06/2021).
Dijelaskannya, adanya kebijakan terkait rapid tes antigen secara gratis atau tidak dipungut biaya itu sesudah ada warga Desa Batu Karang yang melakukan pemeriksaan di puskesmas Dharma Tanjung. Sehingga, itu berbayar.
“Pemkab Sampang memberikan kebijakan untuk menggratiskan pemeriksaan rapid tes antigen kepada masyarakat itu karena adanya tren peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan. Rapid tes itu untuk melakukan testing dan tracing warganya,” imbuhnya.
Agus membenarkan adanya penarikan pembayaran. “(Memang ada) narik bayaran, karena pemeriksaan rapid tes antigen itu harus bayar, jadi bukan suatu pungli,” ungkapnya.
Menurutnya, jika sudah ada Perda, maka itu bukan termasuk pungli. Sebab uang hasil pungutan itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi disetor ke kas daerah.
Didalam Perda, kata dia, tarif terhadap pembiayaan yang dikeluarkan oleh masyarakat, yang dibayarkan ke pihak puskesmas itu harus disetor ke kas daerah, tidak bisa langsung digunakan sesuai aturan perundang-undangan.
“Uang itu tidak diterima oleh puskesmas, tetapi dibayarkan kepada pemerintah daerah. Dan itu bukan untung kepentingan teman-teman puskesmas,” tandasnya.
