SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Perjalanan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumenep, dalam kegiatan pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) Struktur Organisasi (SO) OPD yang baru, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang digelar di Kota Batu sejak Kamis 27 Mei 2021 hingga pada Minggu 30 Mei 2021, ternyata menjadi polemik dan ramai diperbincangkan masyarakat Sumenep.
Pasalnya, dalam upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan Virus Covid-19, justru para pimpinan OPD malah pergi ke luar kota dalam kegiatan tertentu. Dengan demikian masyarakat Sumenep meminta Bupati dan Bappeda Sumenep harus bertanggung jawab, apabila terdapat klaster baru Covid-19 lantaran menggelar RKPD di Kota Batu, Malang.
Seperti salah satu kritikan datang dari aktivis pemerhati kebijakan publik di Sumenep, yaitu Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (LSM GARIS), Supardi menyampaikan, bukan tidak mungkin nanti ada klaster baru Covid-19 yang dibawa oleh pejabat Pemkab Sumenep dari kota Batu, Malang, Jawa Timur.
“Sebab yang ikut acara atensi dan pendampingan intensif itu bukan hanya satu dua orang, tapi semua Pimpinan OPD dan pejabat teras Pemkab Sumenep. Saya menduga mereka bisa saja berkerumun,” ungkapnya, Sabtu (29/05).
Lebih jauh Supardi dengan tegas meminta kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, untuk lebih berhati-hati untuk menggelar acara di luar kota, sebab menurutnya bisa berakibat fatal bagi masyarakat Sumenep, jika datangnya dari Kota Batu, ada salah satu pejabat terkonfirmasi virus Covid-19.
“Apalagi di Kota Batu saat ini masih zona orange berdasarkan peta sebaran Covid-19 di website Satgas Covid-19 Jawa Timur. Karena para Pimpinan itu pelayan Publik, jika ada pejabat terpapar virus Corona maka akan berakibat fatal bagi pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.
Apalagi menurutnya, bukan tidak mungkin para pejabat dan pimpinan OPD itu di Kota Batu, bertemu dengan orang baru yang bisa saja membawa virus yang berbahaya itu, maka jika hal itu benar-benar terjadi nantinya akan ada klaster baru Covid-19, yakni kluster RKPD yang dibawa dari Kota Batu, Malang.
Supardi juga menyampaikan rasa herannya, bahwa kenapa baru saat ini ada pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus digelar di luar kota, dan tidak bisa digelar di Sumenep sendiri.
“Jika memang butuh pendampingan untuk membuat RKPD dan RPJMD kan bisa secara virtual, kecuali memang mau mengadopsi sistem kepemerintahan di Kota Batu. Tidak masalah berkunjung ke sana,” tukasnya.
Maka Supardi sangat menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh para Pimpinan OPD Sumenep pada kegiatan yang diprakarsai oleh Bapedda dan juga langsung dibuka sendiri oleh Bupati Sumenep, yaitu Achmad Fauzi.
“Tapi tetap harus difikirkan terlebih dahulu. Karena pandemi Covid-19 belum usai. Jangan sampai Masyarakat menilai pemerintah seenaaknya sendiri, masyarakatnya dilarang malah pejabatnya sering perjalanan ke luar kota,” tandasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini lagi menggelar kegiatan Asisten dan Pendampingan sedang menggelar acara asistensi dan pendampingan intensif dalam rangka percepatan perencanaan program prioritas Bupati demi pelaksanaan roda pemerintahan 4 tahun ke depan
Adapun materi yang dibahas pada acara tersebut Ada tiga program fokus Bupati Achmad Fauzi, diantaranya; penggodokan SO baru, RKPD dan RPJMD.
