SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Anggota Komisi I DPRD Sampang RH Aulia Rahman lagi-lagi menyinggung soal isu penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang rencananya akan diikuti oleh 111 Desa pada tahun 2021.
Aulia menduga isu penundaan tersebut bisa saja merupakan bagian dari manuver politik pemkab Sampang dalam hal ini Bupati H Slamet Junaidi. Sebab, kata dia, di kabupaten lain di Madura sudah ada kepastian dan bahkan ada yang selesai menggelar pilkades pada 2021. Kenapa di Sampang kok masih belum jelas, ada apa???.
“Kabupaten Pamekasan dan Sumenep tanggal dan bulannya sudah ada kejelasan, bahkan di Bangkalan sudah selesai dan berakhir kondusif tidak ada kendala apapun kok,” katanya saat ditemui kontributor suarabangsa.co.id diruang kerjanya, Senin (17/05/2021).
Disinggung soal anggaran, Aulia memastikan jika anggaran Pilkades 2021 itu sudah siap termasuk anggaran keamanan dan juga dana Covid-19. Bahkan, untuk anggaran Covid-19 di setiap desa yang bersumber dari ADD juga sudah ada.
“Kalau mundur itu tidak masuk akal. Jika itu benar, bisa saja itu bagian dari manuver politik Bupati. Entah tujuan dan maksudnya apa, saya tidak tau,” akunya.
Legislator dari partai Demokrat itu menyebut, jika semua kebijakan tersebut adalah menjadi kewenangan Bupati Sampang. Namun, apabila pilkades itu diundur harus ada alasan yang tepat sehingga tidak menimbulkan konflik arus bawah.
“Saya selaku anggota Komisi 1 sudah melakukan konsultasi pada Kementrian Dalam Negeri. Menurut pihak kemendagri, pilkades bisa diundur tapi itu pun bukan hitungan tahun tapi hari ataupun bulan dan itu harus ada alasannya,” bebernya.
Politisi asal Dapil 1 tersebut mempertanyakan alasan pemerintah kabupaten Sampang yang berwacana akan menunda pilkades pada tahun 2021. Padahal kata dia, Perbup soal Pilkades belum selesai dibahas ditingkat Komisi 1. Ia berharap pemkab tetap melaksanakan Pilkades yang sudah di agendakan pada bulan November 2021 mendatang.
“Ada apa dengan kabupaten sampang kok kayaknya ada statement bahwa pilkades akan diundur. Di Bangkalan saja yang dipimpin seorang kyai bisa sukses terlaksana kok, masak di Sampang yang notabene seorang pengusaha dan tokoh blater tidak bisa menyelesaikan persoalan pilkades ini,” imbuhnya.
Menurutnya, jika bupati benar-benar melakukan penundaan pilkades tentu berdampak pada masa jabatan dan periode masa bhakti pejabat Kades. Selain itu, penundaan tersebut juga akan menjadi bumerang.
“Salah besar jika Bupati bermanuver dengan penundaan pilkades iini, malah akan jadi bumerang terutama kondusifitas. Apa pengen dibikin rame permasalahan ini dibawah atau seperti apa?. Semua saya kembalikan pada Bupati dan juga Pimpinan DPRD,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini dilansir, Bupati Sampang H Slamet Junaidi belum bisa dimintai keterangan. Dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp tidak direspon.
