SURABAYA, SUARABANGSA.co.id – Pelaksanaan Vidcon Rakor Lintas Sektoral Pimpinan Kapolri Terkait Persiapan Pengamanan Idul Fitri 1442 H dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 digelar di Gedung Rupatama, Mapolda Jawa Timur. Selain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah yang hadir, juga segenap Forkopimda Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur, Rabu (21/04).
Dalam giat itu juga dihadiri oleh, Wakapolda Jatim, Sekda Provinsi Jatim, Kepala OPD Pemprov. Jatim, PJU Kodam V/Brawijaya dan PJU Polda Jatim.
Pada kesempatan tersebut Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan, bahwa aktivitas masyarakat tertentu dapat memicu melonjaknya penularan Covid-19, yang menurutnya salah satunya adalah mobilitas masyarakat dari lokasi tertentu ke lokasi lain seperti mudik.
Maka dari itu, lanjut Listyo, bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut, Polri akan melaksanakan sosialisasi secara masif terkait larangan mudik dan penerapan penyekatan arus mudik mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.
“Antisipasi terjadinya lonjakan harga 9 kebutuhan bahan pokok dengan mengoptimalkan pengawasan langsung ke lapangan melalui satgas pangan,” terang Kapolri saat Vidcon Rakor Lintas Sektoral, Rabu (21/04) siang.
Selain itu, Kapolri terus mengimbau untuk terus melaksanakan deradikalisasi dan reedukasi untuk dapat menekan penyebaran faham radikal terorisme.
Selain Kapolri, Menteri Perhubungan RI juga memberikan pengarahan terkait dengan Persiapan Pengamanan Idul Fitri 1442 H.
Selain itu, Menteri Perhubungan RI turut memberikan arahan terkait persiapan pengamanan Idul Fitri 1442 H, pihaknya menyatakan bahwa berdasarkan data puncak arus mudik tahun 2020, maka hari raya Idul Fitri tahun 2021 menetapkan larangan mudik mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.
“Hal ini bertujuan untuk mengurangi laju penularan Covid-19,” kata Menteri Perhubungan RI.
Selain Menteri Perhubungan, arahan juga disampaikan Menteri Kesehatan RI, pihaknya menyebutkan bahwa yang perlu dikhawatirkan adalah laju penularan Covid-19 yang tinggi, sehingga akan menyebabkan ketidakmampuan pemerintah khusunya tenaga kesehatan menangani hal tersebut apabila terjadi peningkatan kasus positif Covid-19.
“Sehingga penerapan larangan mudik ini bertujuan untuk mengurangi laju penularan, sehingga tenaga kesehatan tetap mampu menangani dengan harapan mengurangi angka kematian,” jelasnya.
Tidak hanya mobilitas masyarakat dari daerah tertentu ke daerah lainnya yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat, namun Menteri Agama RI juga turut mengimbau terhadap setiap pengurus masjid untuk terus selalu melalukan koordinasi dan tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Terutama pada saat shalat Idul Fitri yang sebentar lagi akan dilaksanakan,” lanjut Menteri Agama RI.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga menginformasikan, bahwa kenaikan laju penularan Covid-19 signifikan terjadi pasca libur panjang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu diantisipasi dari sekarang dengan penerapan pembatasan mudik.
“Telah diterbitkan Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 No.13 tentang peniadaan mudik lebaran tahun 2021,” ucapnya.
