PROBOLINGGO, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (22/3/2021).
Dalam hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Probolinggo.
Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Probolinggo merupakan hasil kunjungan kerja dan hasil reses DPRD Kabupaten Probolinggo dalam menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing.
Pokok-pokokada 4 (empat) bidang yang disampaikan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Probolinggo. Yakni, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang pembangunan infrastruktur serta bidang kesejahteraan rakyat.
Untuk bidang pemerintahan jelas Andi, pemerintahan yang baik (good government) yang diharapkan oleh masyarakat bukan karena banyaknya penghargaan yang diperoleh pemerintah tetapi masyarakat lebih membutuhkan pelayanan prima pada seluruh instansi pemerintah. Kelengkapan dokumen kependudukan menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dengan pelayanan yang prima.
Selanjutnya untuk bidang ekonomi dan keuangan, urat nadi perekonomian Kabupaten Probolinggo masih didominasi dari sektor pertanian/perkebunan dan perdagangan, sehingga energi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah ini harus dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Kemudian untuk bidang pembangunan infrastrukur, pembangunan infrastruktur jalan, listrik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan adalah sebuah tanggung jawab pemerintah yang harus segera dilaksanakan dan berkeadilan. Pembangunan infrastruktur diharapkan tidak terpusat di satu wilayah saja misalnya di perkotaan tetapi pembangunan di wilayah pelosok/pegunungan juga harus mendapat porsi yang besar untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Serta untuk bidang kesejahteraan rakyat tegas Andi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adalah hak asasi setiap manusia sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan harus dapat dinikmati seluruh warga Kabupaten Probolinggo baik di perkotaan mapun di pedesaan. Jangan ada ketimpangan seperti sekarang ini, anak-anak di pelosok/pedesaan harus berjuang dengan keras untuk bersekolah, pelayanan dan fasilitas kesehatan yang sangat tidak memuaskan yang memerlukan perhatian pemerintah secara khusus.
“Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Probolinggo dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan termasuk usulan program kegiatan dan rekomendasi yang akan kami serahkan kepada kepada panitia untuk menjadi bagian strategis dalam forum musyawarah perumusan perencanaan pembangunan kabupaten ini,” jelasnya.
Menurut Andi, penempatan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan yang kemudian diolah menjadi daftar usulan program kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2022.
“Harapan saya dalam Musrenbang Kabupaten Probolinggo ini adalah tiga pilar utama yaitu pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat dan kalangan swasta agar secara partisipatif dapat menempatkan usulan-usulan program dan kegiatan secara kolaboratif, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh semua kepentingan yang terlibat,” pungkasnya.
