SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN Slamet Ariyadi meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam Perpres tersebut, Jokowi membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil di sejumlah provinsi. Hal itu disampaikan Slamet saat berbincang bersama suarabangsa.co.id pada Senin, (01/03/2021).
Dalam penyampaiannya, politisi muda yang menjabat Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sampang tersebut meminta Presiden Jokowi agar segera merevisi kembali perpres kebijakan perizinan investasi minuman keras yang diteken di awal Februari 2021.
“Ya, kami minta Presiden Jokowi agar merevisi izin investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut. Juga agar Badan Koordinasi Penanaman Modal mencoret industri miras dari daftar investasi positif yang dikeluarkannya,” kata Slamet
Slamet menilai berkembangnya industri miras hingga ke daerah-daerah, baik industri kecil maupun besar bakal berpotensi menjadi ancaman bagi bangsa, terutama generasi milineal. Ia mengungkap sejumlah fakta perihal dampak negatif alkohol bagi kehidupan sosial, ekonomi maupun kesehatan manusia.
“Ini logika yang sangat fatal. Tidak dilonggarkan saja, pemerintah tidak mampu mengontrol peredaran miras, apalagi jika industrinya makin marak,” pungkas Slamet.
