SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Kasus dugaan adanya pemotongan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Ruberuh, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat beberapa waktu lalu, belum menemukan titik terang.
Bahkan, kasus yang telah mengelinding ke ranah hukum itu, rupanya akan berlanjut. Buktinya, hari ini, Selasa (24/11/2020) sekitar pukul 12.08 WIB, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesatuan Pengawasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) selaku pelapor kembali mendatangi kantor Kejari setempat.
Menariknya, kedatangan mereka tidak hanya menanyakan perkembangan kasus dugaan adanya pemotongan dana bantuan PKH, tetapi untuk menyerahkan bukti (BB) tambahan atas laporan yang telah disampaikan. Alat bukti tambahan tersebut berupa sejumlah surat pernyataan serta hasil print out buku tabungan Keluarga penerima manfaat (KPM).
“Kami ke Kejari untuk menyerahkan bukti-bukti tambahan sesuai permintaan dari pihak Kejari melalui surat yang diterima kami beberapa waktu lalu,” kata Sekretaris LSM KPK RI DPD Sampang, Wahidin.
Dijelaskan, beberapa bukti yang diserahkan itu yakni berupa dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan dugaan pemotongan dana PKH. Bukti tambahan itu diterima salah satu staf Kejari Sampang.
“Cuma sayangnya, tadi bapak Kasi Intel Kejaksaan tidak bisa kita temui langsung, karena beliaunya sakit. Mungkin besok kita konfirmasi ulang,” jelasnya.
Menurut Wahidin, setelah sejumlah tambahan alat bukti itu diserahkan ke Kejari, pihaknya berharap penyelidik segera memproses laporan yang telah ia sampaikan beberapa waktu lalu.
“Kami berharap Kejari Sampang bisa profesional dan bisa segera menangani laporan yang kami laporkan. Biar masyarakat tau seperti apa penegakan hukum di Sampang,” tegasnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sampang Ivan Kusuma Yuda belum bisa dimintai keterangan. Bahkan saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya tidak aktif.
