Petani Keluhkan Harga Pupuk Bersubsidi, DPRD Sampang: Pemerintah Harus Menindak Tegas Pengecer Nakal

- Admin

Minggu, 25 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Para petani di Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang mengeluh. Pasalnya, harga pupuk di daerah itu melonjak naik. Mereka berharap, pemerintah mengambil langkah kongkret terkait permasalahan tersebut.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sampang, Agus Husnul Yakin angkat bicara. Agus meminta, agar pihak terkait menindak tegas para oknum pengecer pupuk subsidi yang menjual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Dia juga minta kios pupuk subsidi yang menyalahi aturan diberikan tindakan tegas.

“Saat ini para petani tengah bersiap memasuki masa tanam, sehingga sangat disayangkan apabila pertanian di Sampang terancam gagal karena mahalnya harga pupuk. Itu kenapa sangat perlu disikapi secara serius oleh pemerintah,” katanya saat dikonfirmasi suarabangsa.co.id via telepon selulernya, Minggu (25/10/2020).

Baca Juga:  Satlantas Polres Sampang Bagikan Nasi Bungkus pada Abang Becak

Politisi asal Partai Bulan Bintang (PBB) itu berharap, siapapun yang berkaitan dengan pengadaan pupuk jangan mempersulit petani, apalagi pupuk bersubsidi.

“Dengan adanya keluhan tersebut, seharusnya dinas juga langsung turun tangan dan mencari akar permasalahannya,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Agus, harus tahu dimana masalahnya dan segera berikan solusi agar pupuk tersalurkan bagi petani yang benar-benar membutuhkan.

“Jangan sampai akibat mahalnya harga pupuk subsidi, berpengaruh pada produktifitas hasil pertanian dan petani mengalami kerugian. Masalah ini jangan dianggap sepele, mengingat pupuk menjadi elemen penting dalam pertanian,” tuturnya.

Baca Juga:  Harga Gabah Anjlok, Semut Ireng Minta Satgas Pangan dan APH di Bojonegoro Turun Tangan

Menurutnya, pertanian merupakan salah satu sektor penting yang harus mendapat perhatian. Sebab, dengan adanya pandemi virus corona atau Covid-19, harus memperkuat ketahanan pangan.

“Petani bukan hanya mengeluh karena adanya pandemi Covid-19 ini, tapi juga mengeluh karena mahalnya harga pupuk bersubsidi. Saya berharap keluhan ini bisa segera diatasi pemerintah daerah,” harapnya.

Legislator asal daerah pemilihan VI juga meminta data penerima kartu tani di Sampang dibuka untuk umum, untuk memastikan bahwa data yang ada benar-benar merupakan penerima manfaat dari Kartu Tani yakni untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Baca Juga:  Maling di Sampang Curi Motor Jemaah yang Shalat, CCTV Masjid Rekam Detik-detik Pencurian

“Apakah yang menerima Kartu Tani merupakan petani yang sangat mampu atau betul-betul membutuhkan dan layak mendapatkan pupuk subsidi. Karenanya, data perlu dibuka,” tegasnya.

Ia juga berharap kepada Dinas Pertanian dan pihak-pihak untuk selalu menjaga kestabilan pupuk dan mensupport para petani, karena Kabupaten Sampang adalah daerah pertanian dan dengan cara bertani termasuk salah satu sumber ekonomi masyarakat.

“Kami harap, petani juga bisa menghubungi BPP disetiap Kecamatan melalui PPL setiap desa, termasuk pemerintah desa agar dapatnya memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada para petani dalam pengurusan kartu tani guna memastikan masyarakatnya terdaftar di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK),” tandasnya.

Berita Terkait

Sistem Pemilu Berubah, Gus Fauzan Pastikan Mesin Politik PKB Bojonegoro Siap Hadapi Tantangan 2029
DPRD Bojonegoro Fasilitasi Dengar pendapat terkait Bendungan Karangnongko, Bahas Transparansi Santunan Rp 8 Miliar
Gelar RDP Soal Konser Ungu, Komisi C DPRD Bojonegoro Pastikan Bebas APBD dan CSR
Kasus Dugaan Ijazah Ilegal Legislator Bojonegoro: Ketua KPU Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi
Kucurkan APBD Masif untuk RTLH, Pemkab Bojonegoro Sabet Penghargaan dari Gubernur Jatim
Mengendap Lama, Kasus Dugaan Korupsi Logistik KPU Sumenep Belum Ada Perkembangan
Begini Komentar Ketua Komisi C, Terkait Anomali DTSEN dari BPS yang Belum Rampung
Kemenperin Dorong Industri Kayu dan Furnitur Bertransformasi Digital Lewat Indowood Expo 2026

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 07:20 WIB

Sistem Pemilu Berubah, Gus Fauzan Pastikan Mesin Politik PKB Bojonegoro Siap Hadapi Tantangan 2029

Jumat, 12 Juni 2026 - 05:03 WIB

DPRD Bojonegoro Fasilitasi Dengar pendapat terkait Bendungan Karangnongko, Bahas Transparansi Santunan Rp 8 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 - 04:59 WIB

Gelar RDP Soal Konser Ungu, Komisi C DPRD Bojonegoro Pastikan Bebas APBD dan CSR

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:04 WIB

Kasus Dugaan Ijazah Ilegal Legislator Bojonegoro: Ketua KPU Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi

Sabtu, 6 Juni 2026 - 01:56 WIB

Begini Komentar Ketua Komisi C, Terkait Anomali DTSEN dari BPS yang Belum Rampung

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:19 WIB

Kemenperin Dorong Industri Kayu dan Furnitur Bertransformasi Digital Lewat Indowood Expo 2026

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:50 WIB

Tak Sekadar Pameran, Indowood Expo 2026 Bidik Penguatan Ekosistem Industri Furnitur

Selasa, 2 Juni 2026 - 18:02 WIB

Dalam Sosialisasi UU KUHAP Baru Bagi PPNS, Kapolres Berharap, Penyidik harus Menjalankan Tugas Dengan Profesional

Berita Terbaru