DPC PPP Sumenep Inginkan Rekom dari DPP Segera Turun

- Admin

Rabu, 1 Juli 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga kini masih belum mengeluarkan rekomendasi cabup dan cawabup dalam Pilkada Sumenep.

Padahal, Pilkada Sumenep rencananya akan digelar pada Desember nanti, serebtak dengan sejumlah daerah lain. Sejumlah partai telah mengeluarkan rekomendasinya terhadap calon.

Sekretaris DPC PPP Sumenep, M Syukri mengatakan bahwa turunnya rekom menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menentukan arah konsolidasi maupun koalisi dengan parpol lain.

Menurutnya, apapun keputusan DPP PPP tetap akan diikuti.

“Terkait rekom partai itu, saya sebagai kader partai juga ingin agar rekom itu cepat diturunkan. Karena ini kan bisa mempercepat langkah konsolidasi terhadap kader siapa yang diusung dan siapa yang di rekomendasikan,” terang M Syukri, Rabu (1/07).

Baca Juga:  Datangi Mapolres Sampang, Aliansi LSM Minta Polisi Usut Tuntas Kasus OTT

Sukri juga enggan berspekulasi soal siap yang akan direkom oleh PPP. Menurutnya itu bukan kewenangan dari DPC PPP. Sebagai kader partai di bawah, semua terkait rekomendasi, termasuk ranah DPP.

“Artinya kita tugasnya kemarin sudah merekrut dan melakukan pendaftaran kemudian kita ajukan ke DPW dan DPP. Persoalan nanti siapa yang akan direkom oleh partai, kita tidak ikut sudah. Mereka yang mengkaji, menelaah dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ideologi partai,” sambungnya.

Ditanya kebenaran Kabar bahwa PKB merapat kepada PPP, M Sukri tidak tidak membenarkan pun tidak menyalahkan kabar tersebut. Sebab, dalam politik, kemungkinan koalisi parpol bisa saja terjadi dengan partai lain.

Baca Juga:  Didominasi Roda Dua, 51 Orang Tewas Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Sampang

“Sampai saat ini, saya tidak bisa mengatakan benar atau tidak. Soalnya rekom itu masih belum turun. Jadi kan rekom belum, jadinya kita tidak bisa mengatakan bahwa itu benar gitu lho,” terangnya.

“Dan bisa saja, siapa saja berasumsi, siapapun mengklaim, bahwa PPP kayak gini, itu, kan sah. Tapi kalau sampai saat ini masih belum ada kepastian lah itu dengan siapa. Karena yang dinamakan komunikasi politik itu dengan partai apapun pasti berkomunikasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik, Ajimuddin menanggapi molornya rekom PPP mengatakan, Berangkat dari pengalaman baik, Pilkada 2004, semestinya DPP PPP lebih cepat dalam membuat keputusan terkait formulasi politik masa depannya di kota santri ini.

Baca Juga:  Polsek Asemrowo Razia  Tempat-tempat Keramaian

“Koalisi menjadi keniscayaan bagi PPP Sumenep. Dengan 7 kursi, ia masih membutuhkan tambahan 3 kursi untuk mencapai 20% suara parlemen. Ini cukup mudah dilakukan dengan menggandeng Nasdem dan Demokrat plus PKS jika koalisi ideal PPP – PKB tidak bersedia ada di sudut pandang yang sama,” pungkasnya.

Berita Terkait

Sistem Pemilu Berubah, Gus Fauzan Pastikan Mesin Politik PKB Bojonegoro Siap Hadapi Tantangan 2029
DPRD Bojonegoro Fasilitasi Dengar pendapat terkait Bendungan Karangnongko, Bahas Transparansi Santunan Rp 8 Miliar
Gelar RDP Soal Konser Ungu, Komisi C DPRD Bojonegoro Pastikan Bebas APBD dan CSR
Kasus Dugaan Ijazah Ilegal Legislator Bojonegoro: Ketua KPU Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi
Mengendap Lama, Kasus Dugaan Korupsi Logistik KPU Sumenep Belum Ada Perkembangan
Begini Komentar Ketua Komisi C, Terkait Anomali DTSEN dari BPS yang Belum Rampung
Kemenperin Dorong Industri Kayu dan Furnitur Bertransformasi Digital Lewat Indowood Expo 2026
Tak Sekadar Pameran, Indowood Expo 2026 Bidik Penguatan Ekosistem Industri Furnitur

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 07:20 WIB

Sistem Pemilu Berubah, Gus Fauzan Pastikan Mesin Politik PKB Bojonegoro Siap Hadapi Tantangan 2029

Jumat, 12 Juni 2026 - 05:03 WIB

DPRD Bojonegoro Fasilitasi Dengar pendapat terkait Bendungan Karangnongko, Bahas Transparansi Santunan Rp 8 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 - 04:59 WIB

Gelar RDP Soal Konser Ungu, Komisi C DPRD Bojonegoro Pastikan Bebas APBD dan CSR

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:04 WIB

Kasus Dugaan Ijazah Ilegal Legislator Bojonegoro: Ketua KPU Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi

Sabtu, 6 Juni 2026 - 01:56 WIB

Begini Komentar Ketua Komisi C, Terkait Anomali DTSEN dari BPS yang Belum Rampung

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:19 WIB

Kemenperin Dorong Industri Kayu dan Furnitur Bertransformasi Digital Lewat Indowood Expo 2026

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:50 WIB

Tak Sekadar Pameran, Indowood Expo 2026 Bidik Penguatan Ekosistem Industri Furnitur

Selasa, 2 Juni 2026 - 18:02 WIB

Dalam Sosialisasi UU KUHAP Baru Bagi PPNS, Kapolres Berharap, Penyidik harus Menjalankan Tugas Dengan Profesional

Berita Terbaru