Belum Dapat Diakses Publik, Ini Rincian Anggaran Penanganan Covid-19 di Sumenep yang Mencapai 95,8 Miliar

- Admin

Jumat, 12 Juni 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak tanggung-tanggung untuk anggaran penanganan Covid-19 di Sumenep, diketahui bahwa anggaran tersebut hingga mencapai 95,8 miliar (Rp 95.864.930.000).

Namun anehnya, hingga saat ini masyarakat Sumenep masih belum mengetahui, kemana saja dan untuk apa saja anggaran sebesar 95,8 itu dikucurkan, sehingga pada Senin 08 Juni 2020 kemarin Aliansi Mahasiswa Peduli Sumenep (AMPS) menuntut transparansi terhadap anggaran tersebut.

AMPS saat itu melakukan audiensi ke Bupati Sumenep dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Arya Wiraraja Lantai II Setda Kabupaten Sumenep.

Pada akhirnya Ferdiansyah Tetrajaya sebagai Kepala Diskominfo Sumenep yang sekaligus Humas Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten angkat bicara, dan juga saat itu sempat memperlihatkan anggaran Covid-19 kepada mahasiswa. Namun menurutnya, bahwa rincian anggaran penanggulangan Covid-19 yang semestinya bisa diketahui publik, justru dikatakan rincian anggaran tersebut masih belum dimasukkan ke dalam website resmi Pemkab Sumenep.

Baca Juga:  Dalam Rangka HUT TNI ke-77, Kodim 0826 Pamekasan Gelar Ziarah Nasional

“Masih akan dilakukan pengisian secara detail terkait anggaran yang akan dimasukkan,” jelas Ferdiansyah, Senin (8/06).

Namun akhirnya, meskipun rincian anggaran tersebut masih belum bisa ditampilkan di website resmi pemerintah Sumenep, namun suarabangsa berhasil mengetahui hasil Rekapitulasi Usulan Anggaran Penanganan Dampak Covid-19 Mendahului Perubahan II dan III Tahun 2020 itu, rincian tersebut meliputi:

I. PENANGANAN KESEHATAN Rp 40.439.930.000
1. Dinas Kesehatan Rp 19.169.130.000
a. Pencegahan Rp 4.809.950.000
b. Penanggulangan Rp 12.102.480.000
c. Survielans Rp 1.258.000.000
d. Tempat Isolasi Arjasa Rp 598.700.000
e. Lain-lain Rp 400.000.000

Baca Juga:  Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep Demo Kampusnya

2. RSUD dr. Moh. Anwar Rp 21.270.800.000
a. APD dan Barang Habis Pakai Rp 9.442.750.000
b. Belanja Obat Rp 2.200.000.000
c. Uang Lelah Petugas Isolasi Rp 1.860.800.000
d. Makan dan Minum Petugas Jaga Rp 254.250.000
e. Makan dan Minum Pasien dan Penunggu Rp 500.000.000
f. Biaya Operasi Rujukan 286.000.000
g. Belanja Hepafilter Ruangan Isolasi Rp 2.400.000.000
h. Biaya Renovasi Ruang Isolasi Rp 1.000.000.000
i. Biaya Penanganan Jenazah Covid-19 Rp 500.000.000
j. Biaya Lainnya Untuk Penanganan Covid-19 Rp 1.627.000.000
h. Santunan Kematian Petugas Covid-19 Rp 1.200.000.000

3. Lain-lain Rp 10.000.000.000
a. BPBD Rp 283.750.000
b. Dinas Lingkungan Hidup Rp 688.700.000
c. Dinas Cipta Karya Rp 399.300.000
d. OPD Lainnya Rp 8.628.250.000

Baca Juga:  KPK OTT Oknum Hakim, Panitera dan Pengacara di PN Surabaya, Ini Identitasnya

II. DAMPAK EKONOMI Rp 14.675.000.000
1. Dinas Koperasi
a. Pemberian Alat Untuk UMKM Rp 6.000.000.000
b. Bantuan Modal Usaha Untuk UMKM Rp 8.675.000.000

III. JARING PENGAMAN SOSIAL Rp 30.750.000.000
1. Dinas Sosial Rp 27.000.000.000
a. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
b. Bantuan Sembako

2. Padat Karya Tunai Rp 3.750.000.000
a. Dinas Tenaga Kerja
b. PU Bina Marga
c. Dinas Pertanian
d. Dinas PU SDA

Sementara itu, pencairan SP2D untuk Penanganan Kesehatan sebesar Rp 13.123.790.425. Rinciannya, Dinas Kesehatan Rp 8.400.940.000, untuk RSUD Rp 4.722.850.425.

Untuk lain-lain Rp 680.454.000 dengan rincian BPBD Rp 283.750.000 dan Dinas PU Cipta Karya Rp 396.704.000. Sehingga, total secara keseluruhan anggaran SP2D yang turun adalah Rp 13.804.244.425.

Berita Terkait

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka
Korban TPPO Asal Sampang Berhasil Pulang dari Libya, Bupati: Cek Legalitas Sebelum Berangkat
7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026
Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018
Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:02 WIB

Sekap 19 Karyawan di Sidoarjo dan 2 Korban Dicabuli, WNA Suriah Ditangkap

Rabu, 4 November 2026 - 13:01 WIB

Viral Penggerebekan Warga di Sukosewu, Polres Bojonegoro Usut Tuntas Dugaan Pencabulan Anak

Senin, 2 November 2026 - 11:43 WIB

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Negara Rugi Rp 35,7 Miliar

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:46 WIB

Respon Cepat Polres Bojonegoro: 3 Motor Korban Curanmor Kembali ke Pemiliknya, Gratis!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pastikan Kondusivitas Acara, Kapolres Bojonegoro dan Hj. Tuti Wahyuningsih Pantau Pengamanan Sholawat Gus Iqdam di MPS Dander

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:15 WIB

HUT ke-81 TNI di Bojonegoro: Dandim Serahkan Piagam Binsat hingga Bawa Pesan Panglima TNI

Kamis, 24 September 2026 - 15:43 WIB

Polda Jatim Bongkar Penipuan Investasi Saham Crypto Jaringan Internasional, Transaksi Mencapai Triliunan Rupiah

Senin, 14 September 2026 - 13:17 WIB

Krisis Air Bersih di Bojonegoro, Kodim 0813 Guyur 77 Ribu Liter Air untuk 3 Kecamatan Terdampak Kemarau

Berita Terbaru

Daerah

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:51 WIB

Daerah

7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:04 WIB