Laporan Dugaan Penyelewengan Raskin dan DD ADD Errabu Ditelaah Kejari Sumenep

- Admin

Senin, 17 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur menelaah laporan kasus dugaan penyelewengan raskin, DD-ADD di Desa Errabu, Kecamatan Bluto.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Djamaluddin mengatakan bahwa laporan tersebut akan ditelaah terlebih dahulu. Ditindaklanjuti atau tidak, tergantung hasil telaahannya.

“Masih ditelaah laporannya, namun silahkan hubungi Kasi Intel saja untuk infonya,” terang Kepala Kejari Sumenep, Djamaluddin saat dihubungi media melalui sambungan telepon selulernya, Senin (17/02).

Mantan Kajari Simeulue, Sinabang, Aceh itu mengatakan, untuk langkah selanjutnya yang akan dilakukan, maka menunggu hasil telaah tersebut. “Tergantung hasil telaahannya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Errabu, Kecamatan Bluto, Sumenep, Jawa Timur, Hafidatin dilaporkan warganya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, dalam kasus dugaan penyimpangan raskin, dana desa dan alolasi dana desa (DD-ADD).

Baca Juga:  Tuntut Penangkapan Penghina Kyai Hasyim Asy'ari, Ribuan Massa Duduki Mapolres Pamekasan

Kuasa Hukum warga Errabu, Rausi Samorano mengatakan, dugaan penyelewengan raskin terjadi antara tahun 2015 hingga 2017. Sedangkan dugaan penyelewengan DD dan ADD, terjadi dari tahun 2016 hingga 2018.

“Ada sembilan item yang dilaporkan masyarakat yang kita dampingi, yang pertama itu adalah masalah penyelewengan bantuan raskin tahun 2015 sampai 2017, kemudian delapan diantaranya adalah dugaan penyelewengan DD dan ADD tahun 2016 sampai 2018,” katanya saat ditemui di gedung Kejari Sumenep, Jum’at (07/02).

Berdasarkan pengakuan masyarakat, dalam setahun, bantuan raskin yang mulai tahun 2020 ini berubah menjadi bantuan sembako itu, tidak diberikan secara penuh. Namun dalam laporan penyaluran, semua jatah raskin dilaporkan telah tertebus.

Baca Juga:  Insiden Kecelakaan Warnai Kampanye Akbar Paslon 01 di Pamekasan

“Ini sudah ada pernyataan dari masyarakat penerima manfaat,” ujar Rausi.

Ia mengaku telah mengantongi data realisasi DD dan ADD Desa Errabu, yang setelah diverifikasi di lapangan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam pertanggung jawaban pekerjaan.

“Kalau DD dan ADD, berdasarkan laporan masyarakat itu, kita sudah lakukan verifikasi, kita punya foto copy SPJ, yang kemudian kita verifikasi apakah SPJ ini sesuai dengan fakta di lapangan. Ternyata banyak dugaan penyelewengan yang tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan dalam SPJ,” jelasnya.

Baca Juga:  Rumah Warga Sapeken Sumenep Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta

Hitung-hitungan kasar, dari berbagai dugaan penyimpangan itu, kerugian negara dikisaran Rp 2 milyar lebih. Namun demikian, Rausi enggan berspekulasi, ia akan bersurat ke BPKP untuk dilaksanakan audit investigatif guna memastikan besaran adanya kerugian negara.

“Kerugian negara sekitar Rp 2 miliar lebih. Nanti, yang berhak mengeluarkan kerugian negara itu yang mengaudit adalah BPKP. Kita akan melakukan surat permohonan ke BPKP untuk melakukan audit investigatif. Atau kita datangi Inspektorat untuk melakukan itu,” pungkas Rausi.

Berita Terkait

Suroan Pemdes Tanjungharjo Gelar Ngaji Bareng dan Santunan Anak Yatim
Ribuan Santri dan Pengurus NU Pulau Mandangin Sampang Tumplek Blek Peringati 1 Muharram
Peduli Jurnalis Tribrata TV, Jurnalis Pamekasan Bersatu Gelar Aksi
Soal Oknum ASN DPMD Sombong dan Minim Etika, Ini Respon Komisi I DPRD Sampang
Miris, Oknum ASN DPMD Sampang Dinilai Minim Etika
Diskusi Merajut Benang Kusut Disalah Artikan, Ini Kata Panita
Cegah Penyebaran DBD, Pemdes Dapenda Lakukan Bersih-bersih
Komunitas Jurnalis Pamekasan Gelar Diskusi Kode Etik Jurnalistik

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:54 WIB

Pj Bupati Bojonegoro Berikan Kado Prestasi Ke Sejumlah Pemuda

Rabu, 17 Juli 2024 - 06:38 WIB

Pemkab Gelar ‘Sumenep Bersholawat’, Diharapkan Dapat Meningkatkan Kualitas Hidup ASN dan Masyarakat

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:10 WIB

Paripurna Jawaban Eksekutif, Pj Bupati Bojonegoro Jawab PU Fraksi Gerindra dan PDIP

Senin, 8 Juli 2024 - 05:05 WIB

Begini Pandangan Fraksi Gerindra Terhadap Nota Penjelasan Pj Bupati Bojonegoro

Senin, 8 Juli 2024 - 01:28 WIB

Pj Bupati Bojonegoro Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045

Jumat, 5 Juli 2024 - 19:12 WIB

Sempat Cekcok, Akhirnya Satpol PP Pamekasan Tetap Tertibkan PKL

Kamis, 4 Juli 2024 - 16:11 WIB

Satpol PP Pamekasan Lakukan Penertiban PKL di Sekitar Arek Lancor

Selasa, 2 Juli 2024 - 11:05 WIB

Soal Oknum ASN DPMD Sombong dan Minim Etika, Ini Respon Komisi I DPRD Sampang

Berita Terbaru