BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Bersama Pemkab Lakukan Gathering

- Admin

Senin, 30 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Ketenagakerjaan Bersama Pemkab Bojonegoro menggelar kegiatan Media Gathering bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada Senin (30/6/2025) di Siangapore Resto, Bojonegoro.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan media dalam menyosialisasikan program perlindungan ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.

Mengusung tema “Bersinergi Membangun UCJ di Bojonegoro”, kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 50 insan pers lokal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro, Acara dimulai sejak pukul 09.00 WIB.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro, Fadilah Utami, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya keterlibatan media dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal dan sektor non-formal.

Baca Juga:  Debit Air Mulai Turun, Ini Update Air di Begawan Solo, Daerah Bojonegoro Aman?

“Perkenalkan, saya Fadilah Utami, baru bertugas di Bojonegoro sejak Februari 2025. Walaupun agak terlambat bertemu dengan rekan-rekan media, saya sangat senang bisa berada di sini dan bertatap muka langsung dengan Anda semua,” ujarnya.

Fadilah juga menjelaskan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan kepada 157.058 pekerja di Kabupaten Bojonegoro, melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Penjelasan teknis mengenai program tersebut turut disampaikan oleh tim pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro.

Selain itu, ia juga menyinggung program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sempat disalurkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya bertugas melakukan filtering awal sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015. Keputusan akhir penerima bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui verifikasi lanjutan di Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga:  Aulia Rahman Menduga Ada Manuver Politik Bupati Sampang di Balik Isu Penundaan Pilkades

“Sebagian besar bantuan sudah dicairkan, dan sebagian lainnya masih dalam proses dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Heri Widodo, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara media dan lembaga penyelenggara jaminan sosial dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

Heri Widodo juga menjelaskan terkait kerja sama nya dengan Media yang selama ini sudah terjalin kemitraan dengan baik, dan Heri juga memberikan info terkait dimana yang dulu sumber dana santunan duka di Bojonegoro masuk di sumber dana tidak terduga, dan untuk pemerintahan yang baru akan lewat BPJS ketenagakerjaan.

Baca Juga:  Resmikan Masjid Tangguh, Bupati Pamekasan Berharap Penyebaran Covid-19 Berkurang

“Dengan kegiatan gathering bersama ini semoga menjadi manfaat dan pemberitaan yang positif dengan program baru yang dimana dulu ada Santunan duka, untuk kedepan di pemerintahan bapak Wahono akan lewat di BPJS ketenagakerjaan”ungkap nya.

Acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas strategi publikasi serta langkah konkret untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di wilayah Bojonegoro.

Dalam acara gathering yang hadir BPJS Tenaga kerja bersama jajaran, Kominfo bersama jajaran dan Awak media yang bekerja di area Bojonegoro.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Produksi Minyak Merosot, Bojonegoro Pacu Pencarian Cadangan Baru di 17 Kecamatan
DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat
Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah
Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro
Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026
Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 13:35 WIB

Warga Bayemgede Bojonegoro Gelar Aksi Demo, Desak Sekdes Dicopot dari Jabatan

Rabu, 16 September 2026 - 14:56 WIB

Bojonegoro Raih Peringkat Ke-2 Jamsostek Award 2026 Tingkat Provinsi Jawa Timur

Rabu, 16 September 2026 - 14:52 WIB

Dugaan Penyerobotan Lahan Waris di Desa Setren Mengemuka dalam Hearing DPRD Bojonegoro

Rabu, 16 September 2026 - 12:42 WIB

Batik Berlayar di Sungai Kalimas, Wajah Baru Peringatan HBN 2026 Surabaya

Jumat, 11 September 2026 - 22:17 WIB

​Wabup Nurul Azizah Tegaskan Pentingnya Memahami Sejarah Maritim dan Kolonial Bojonegoro

Selasa, 8 September 2026 - 10:23 WIB

Goyang New Karista hingga UMKM Laris Manis, Kolaborasi Pemuda dan BKN Meriahkan Tanjungharjo

Kamis, 3 September 2026 - 11:22 WIB

Pameran Wilbex Vol 2 2026 Surabaya Resmi Dibuka, Pengunjung Penuhi Lokasi Sejak Pagi

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:57 WIB

Hadir 3 September di Surabaya, Wilbex 2026 Vol 2 Siapkan Ruang Eksplorasi Anak

Berita Terbaru