Polemik BKKD Desa Kemiri Memanas: H. Surgi Tantang Transparansi, Camat Malo Sebut di Lapangan Kondusif

- Admin

Kamis, 22 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Persoalan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Kemiri, Kecamatan Malo, kini memasuki babak baru. Ketegangan antara warga, H. Surgi , dengan Pemerintah Desa setempat, semakin meruncing hingga memunculkan isu ancaman pelaporan UU ITE dan tudingan sentimen politik pasca-Pilkades.

Surgi, warga yang vokal mempertanyakan proyek pembangunan jalan desa tersebut, mengaku mulai didatangi perangkat desa untuk diperingatkan agar berhenti mengunggah video kritik di media sosial.

Ia menyebut, Jogoboyo (red:Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan) desa setempat, mendatangi sugri berkata dan sempat membawa-bawa ancaman UU ITE jika ia terus melanjutkan aksinya.

“Gak usah upload-upload gambar lagi, kalau salah kamu (red:saya) bisa kena UU ITE, ungkap Jogoboyo. Tapi saya tidak takut, kalau saya diancam tak laporkan sendiri,” tegas Surgi saat dikonfirmasi lewat Wathsappnya.

Baca Juga:  Satgas Gakkum Polda Jatim, Bongkar Penjualan Oksigen Tak Sesuai HET di Sidoarjo

Surgi bersikeras bahwa aksinya adalah bentuk tuntutan atas janji transparansi yang disampaikan Bupati saat dirinya mengadu di forum “Sapa Bupati”.

Karena dokumen tak kunjung diberikan, ia menggelar sayembara terbuka berhadiah Rp500 ribu bagi siapa saja yang bisa menunjukkan dokumen RAB proyek tersebut.

Secara terpisah, Respon cepat Camat Malo Agus Syaiful Aris, S.IP, saat Dihubungi memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan klaim H. Surgi.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Surgi tidak sesuai dengan kenyataan saat hasil kroscek di lapangan.

“Sudah saya cek, gak ada seperti itu kenyataan di lapangan. Saya kemarin ke sana, sudah saya cek. Ini konsultan pengawasnya sudah saya panggil,” ujar Syaiful melalui sambungan telepon kepada awak media.

Baca Juga:  21 Desa di Kecamatan Kapas Bojonegoro Menginisiasi Kapas Carnaval Night

Namun, suasana sempat berubah kaku ketika awak media mencoba mendalami siapa pelaksana proyek tersebut. Saat disinggung mengenai nama CV dan konsultan yang bertanggung jawab, Syaiful memilih mode diam dan tidak memberikan jawaban lebih lanjut.

Di sisi lain, Kepala Desa Kemiri justru menilai aksi H. Surgi bukan didasari niat kontrol sosial, melainkan karena faktor kegagalan dalam kontestasi politik desa dan ada dendam masa lalu.

“Tolong mas nggak usah diladeni, dia itu stres nyalon kepala desa kalah terus, dia itu nyamin,” ungkap Kades Kemiri menutup keterangan, sembari meminta media untuk tidak menggubris tuntutan dan omongan sugri tersebut.

Baca Juga:  Proses Mediasi Antara PT BAI dan Mantan Karyawannya Sempat Diwarnai Ketegangan

Hingga saat ini, publik Desa Kemiri masih menunggu kehadiran Inspektorat maupun pihak DPMD sesuai instruksi Bupati , dan hasil perkembangan nya sugri di beritahu dan dikordinasikan dengan baik, saat di Pendopo tempo hari.

Sementara itu, H. Sugri menyatakan tidak akan mundur dan tetap membuka sayembaranya mencari RAB hingga tanggal 23 mendatang demi mendapatkan kebenaran terkait penggunaan dana BKKD di desanya.

“Saya akan terus mengawal ini, saya tidak dendam, semua ini demi kebenaran didesa kemiri, diancam seperti apa pun saya tidak takut,” terangnya.

Sampai berita ini diturun kan, pihak PU bina marga, DMPD, inspektorat mau pun tim mitigasi yang lainya, belum ada yang berkomentar terkait Intruksi Bupati saat di acara sapa bupati.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru