BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Perkembangan kasus Olimpiade Matematika Saryta Management yang sempat viral karena dugaan penipuan kini memasuki fase krusial.
Hingga tanggal 23 Desember 2025, pihak kepolisian memastikan proses pengembalian dana (refund), terus berjalan meski pihak kuasa hukum penyelenggara cenderung menutup diri dari awak media. Kamis 25/12/2025 Bojonegoro Provinsi Jawa timur.
Berita sebelum nya Pernyataan Tegas Kapolres AKBP Afrian Satya Permadi, Fokus pada Hak Masyarakat
Sebelumnya, saat kegaduhan pertama kali pecah di lokasi lomba, Kapolres Bojonegoro telah memberikan pernyataan keras terkait kekacauan yang terjadi.
Beliau menegaskan bahwa prioritas utama kepolisian adalah mengamankan hak para wali murid dan memastikan situasi kondusif.
Lewat AKP Agus Elfauzi, S.Sos., M.M. selaku Kapolsek kota saat di hubungi Awak media Suara bangsa lewat WhatsApp nya, sudah 140 Lembaga Telah Menerima Dana pengembalian dari SR Menegement.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kapolsek Kota Bojonegoro secara intensif mengawal proses transfer dana.
Berdasarkan data terbaru, progres pengembalian menunjukkan angka total yang terlibat di olimpiade matematika kalau sebelumnya Saryta beralasan data hilang di jarah oleh perusuh dan tidak ada data, kalau tidak ada guru (lembaga) atau pihak yang transfer komplain ke pihak SR.
“Dari total 151 lembaga yang terdata, 140 lembaga telah berhasil dilakukan transfer (TF) uang pendaftaran. Sementara itu, 11 lembaga sisanya masih dalam proses penyelesaian administrasi. Kami terus memantau hingga lembaga terakhir menerima haknya,” Ungkap Kapolsek Kota Bojonegoro.
Awak media Suara bangsa beberapa kali hubungi Pendamping hukum SR Menegement terkait up date pengembalian, Aksi Bungkam Kuasa Hukum Penyelenggara, Kontras dengan keterbukaan pihak kepolisian, pihak Saryta Management melalui kuasa hukumnya memilih untuk tidak banyak berkomentar.
Terkait mendengar serta mengetahui saat detail pelanggaran operasional dan perizinan yang disampaikan oleh aparat kepolisian, kepala dinas pendidikan dan Wakil Bupati di gedung pemkab Bojonegoro, di Ruang Setyawati pemkab Bojonegoro kala itu.
Bungkamnya pihak pengacara ini memicu pertanyaan publik mengenai transparansi manajemen dan evaluasi internal pasca-insiden yang mencoreng dunia pendidikan di Bojonegoro tersebut.
Saat ini, wali murid dari 11 lembaga yang masih dalam proses menunggu tetap diminta bersabar sembari terus berkoordinasi dengan pihak Polsek Kota Bojonegoro guna memastikan tidak ada dana yang tertahan.
Penulis : Takim
Editor : Putri
