DPRD Sumenep Bentuk Pansus LKPJ Bupati tahun 2021

- Admin

Jumat, 8 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati akhir tahun 2021.

Pembentukan Pansus LKPJ itu dilakukan Pimpinan Dewan melalui rapat bersama pimpinan-pimpinan Fraksi, Jum’at (8/4/2022).

”Anggota Pansus sebanyak 15 orang. Semuanya dari utusan anggota Fraksi-Fraksi yang dibagi secara proporsional,” terang Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, Jumat (8/4/2022).

Nantinya, kata Hamid, Pansus akan mengkaji LKPJ Bupati mulai soal pengelolaan keuangan daerah di tahun 2021, program kegiatan, dan pelaksanaan pemerintahan beserta pencapaiannya selama satu tahun.

Baca Juga:  Mal Pelayanan Publik Diresmikan, Cara Pemkab Sampang Permudah Segala Urusan Administrasi

”Kerja Pansus nanti akan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pemerintahan, kinerjanya, termasuk laporan keuangan dan program yang dijalankan apakah sudah tepat atau tidak dievaluasi,” imbuhnya.

Politisi PKB itu menambahkan, hasil pembahasan dan temuan Pansus terhadap LKPJ akan dituangkan dalam bentuk catatan sebagai rekomendasi yang diputuskan Dewan untuk disampaikan kepada Bupati. Tujuannya sebagai bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya.

Pria asal Rubaru itu menegaskan, keputusan DPRD terhadap hasil pembahasan LKPJ Bupati sifatnya bukan menolak atau menerima, melainkan hanya berupa rekomendasi saja.

Baca Juga:  Suaminya Indehoy di Kamar Kos Bersama Perempuan Lain, Warga Sumenep Lapor Polisi

”Karena sesuai ketentuan, kedudukan DPRD dengan Kepala Daerah sifatnya sejajar,” ujarnya.

Untuk diingat dalam nota LKPJ Bupati yang disampaikan melalui Wakil Bupati Dewi Khalifah dalam paripurna sebelumnya menyebutkan bahwa pendapatan daerah melampaui target yakni dari Rp. 2, 3 triliun menjadi Rp. 2, 4 Triliun. Kemudian, Belanja daerah terealisasi 89 persen yaitu sebesar Rp. 2, 4 triliun dari target Rp. 2, 6. Sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp. 395 Miliar atau 100, 04 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Selain itu, dalam Nota LKPJ-nya, Wabup juga mengungkapkan mengenai capaian kinerja selama setahun diantaranya mengenai tata kelola Pemerintahan dan layanan publik serta pembangunan. Dalam nota LKPJ juga dituangkan mengenai sejumlah capaian prestasi yang diraih selama tahun 2021.(*)

Baca Juga:  Disnakertrans Pamekasan Adakan Latihan Linting Rokok

Berita Terkait

Pembangunan Bendungan Karangnongko Deadlock, DPRD Bojonegoro Desak Pucuk Pimpinan dan APH Turun Tangan
Bupati Setyo Wahono Ajak Media Gaungkan Layanan Unggulan RSUD dan Rencana Kampus UB di Bojonegoro
Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Bojonegoro Salurkan Bantuan Sarana Prasarana Pertanian
Bupati Bojonegoro: Koperasi Modern Harus Jadi Penyerap Utama Hasil Bumi, Bukan Sekadar Papan Nama
Meski Pendapatan Lampaui Target, DPRD Bojonegoro Soroti DBH Migas hingga Program Gayatri
Bupati Bojonegoro Warning KPM Gayatri: Jual Ayam Bantuan, Siap-Siap Blacklist
DPRD Bojonegoro Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Setyo Wahono: WTP Bukan Sertifikat Anti-Korupsi
Resmi Dibuka, Pameran ALLPACK Surabaya 2026 Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:24 WIB

Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa II Diserahkan ke Keluarga, Tim DVI Lanjutkan Identifikasi Korban Lain

Kamis, 2 Juli 2026 - 14:28 WIB

Ribuan Relawan MBG di Pamekasan Gelar Aksi, Dukung Keberlanjutan MBG

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WIB

Demo Program MBG di Bojonegoro, Massa Desak KPK Turun Tangan, DPRD Ancam Tutup Dapur Nakal

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:27 WIB

PPIH Bantah Tiga Jemaah Haji Kloter 77 asal Sumenep Terlantar di Madinah

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:20 WIB

Sejumlah Jemaah Haji Asal Sumenep Dikabarkan Terlantar di Madinah

Sabtu, 11 April 2026 - 17:34 WIB

BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi

Kamis, 9 April 2026 - 18:17 WIB

Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI

Sabtu, 14 Februari 2026 - 19:00 WIB

Gandeng Komdigi, Wihadi Wiyanto Bawa Program Literasi Digital dan Biometrik ke Bojonegoro-Tuban untuk Perangi Scamming

Berita Terbaru