BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Minyak goreng di berbagai daerah hingga saat ini masih langka. Tidak ketinggalan di Kabupaten Bojonegoro. Baik minyak goreng kemasan ataupun minyak goreng curah.
Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Bojonegoro Sigid Kushariyanto menyesalkan hal ini masih terjadi di Bojonegoro.
Menurutnya, langkanya minyak goreng tersebut diakibatkan karena bahan mentah (CPO) terlalu banyak diekspor ke luar Negeri.
Pria yang dulunya sebagai kepala Desa tersebut berharap upaya pemerintah serius untuk segera menghentikan upaya penjual bahan mentah, dan segera melakukan operasi pasar, dan memastikan tidak ada penimbunan yang masif.
“Yang kami tahu, banyak CPO yang diekspor, hinga terjadi kelangkaan di dalam negeri, jadi pemerintah harus tegas dan menindak lanjuti hal ini, dan jangan sampai ada kelangkaan, harus segera melakukan operasi pasar, dan memastikan tidak ada penimbunan,” jelasnya.
Sigid berharap baik pemerintah Daerah Bojonegoro ataupun Pemerintah pusat harus memastikan tidak ada penimbunan, juga ada pembatasan pembatasan dalam pembelian agar terjadi pemerataan dan harus dikawal dengan benar oleh pihak kabupaten, dan memastikan kepada Masyarakat tidak ada penimbunan.
“Tidak perlu Perbup tapi, Pemerintah Daerah harus segera bisa memastikan dan melakukan upaya upaya agar tidak ada penimbunan di Distributor maupun di gudang gudang toko, mau pun di Toko toko dan Supermarket, dan Daerah segera melakukan operasi pasar sampai tingkat desa,” harapnya.
Disingung terkait Sikap Internal Partai Golkar sendiri, Sigit menerangkan jika partainya mendorong pemerintah daerah dan pusat mencari solusi atas kelangkaan minyak goreng ini.
“Partai Golongan karya, dalam hal ini linear dari pusat sampai Daerah, kita mendorong pada Eksekutif bagaimana pemerintah daerah sampai pusat, harus bisa menyediakan dan ada ketersedian minyak goreng, tidak menarik subsidi, segera melakukan operasi pasar, dan memastikan tidak ada penimbunan, sudah 76 kita merdeka kok masih ada minyak goreng langka ini kan aneh,” terangnya.
Sigid menambahkan, soal subsidi minyak goreng produsen sudah mendapatkan hasil dari subsidi, sedangkan kelangkaan tersebut terjadi saat bahan mentah (CPO) terlalu over diekspor ke luar negeri ini juga bisa mengakibatkan kelangkaan minyak goreng dalam Negeri.
Sigid berharap Subsidi minyak goreng tidak perlu dicabut, namun segera ada operasi pasar dan memastikan tidak ada penimbunan dari Pusat sampai Daerah.
“Pemerintah sudah melakukan upaya subsidi ini produsen itu sudah mendapatkannya, yang jadi persoalan itu bahan mentah (CPO) yang di ekspor ini kan menjadi persoalan, ini yang tidak boleh, subsidi jangan di cabut,” jelasnya.
