Minyak Goreng Langka, Forkopimda Jatim Mengecek Produsen Minyak Goreng di Gresik

- Admin

Selasa, 8 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GRESIK, SUARABANGSA.co.id Ketersediaan pasokan minyak goreng masih menjadi kendala, Forkopimda Jawa Timur mendatangi PT Wilmar Nabati Indonesia, salah satu produsen minyak goreng di Gresik, Senin (7/2/2022).

Selain langka, masih banyak di pasaran atau gerai-gerai pertokoan yang menjual minyak goreng di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, didampingi Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta berkunjung ke pabrik minyak goreng di Gresik.

Disini secara khusus Gubernur Khofifah bertanya langsung dengan produsen minyak goreng, termasuk menanyakan apa yang menjadi kendala dari sisi produsen, sehingga berdampak pada pasokan komoditas minyak goreng di pasaran, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Baca Juga:  Gubernur Jatim Perpanjang Masa Belajar di Rumah Hingga Juni Mendatang

“Beberapa kali saya sampaikan masalahnya sejauh ini adalah terkait rantai pasok minyak goreng. Saya sempat cek pasar, belakangan ini ritel moderen banyak yang tidak dapat suplai, bahkan sampai seminggu tidak ada suplai,” ujar Khofifah.

Ibu Gubernur itu ingin memastikan kendala dalam produksi minyak goreng, sehingga berakibat langkanya minyak di pasaran.

“Maka saya bersama Kapolda dan Pangdam datang kemari, dalam rangka ingin memastikan kondisi dari produsen bagaimana, nah ternyata produksinya berjalan seperti sedia kala,” ucapnya.

Menurut Khofifah, ketika di pasar ritel atau pasar moderen ada kelangkaan, pasti ada rantai pasoknya yang bermasalah, atau disebut dengan missing link.

Baca Juga:  Protes Pelayanan Kesehatan, Puluhan Warga Omben Sampang Geruduk Puskesmas Jrangoan

“Missing linknya ini di mana, apakah di distributor atau dimana. Maka kita punya kewajiban untuk bisa mengamankan kebijkaan Presiden yang ingin menguatkan daya beli masyarakat dengan HET minyak goreng adalah Rp 11.500 per liter untuk curah, Rp 13.500 untuk yang kemasan biasa dan Rp 14.000 untuk yang premium,” paparnya.

Menurut Khofifah, masalah dalam rantai pasok ini lebih pada sektor distribusinya. Sebab ketika di pasar ritel dan toko moderen cenderung langka dan tersendat, namun di toko-toko kecil maupun di pasar, produk minyak goreng ini ada namun dengan harga yang jauh di atas HET.

Baca Juga:  Jelang Pemilu 2024, Polda Jatim Gelar Simulasi Sispamkota di Lapangan Makodam V Brawijaya

Lanjut Khofifah menjelaskan, data dari Pemprov Jatim, kebutuhan minyak goreng masyarakat Jawa Timur adalah 59 ribu ton per bulan. Sedangkan kapasitas produksi pabrik-pabrik minyak goreng di Jatim, per bulannya adalah 62 ribu ton. Seharusnya masih ada surplus sebesar 3 ribu ton setiap bulannya, dalam pemenuhan kebutuhan minyak goreng warga Jatim.

“Yang kita harapkan dari proses ini kita bisa mendapatkan kepastian rantai pasok, sehingga sampai ke konsumen minyak goreng bisa dijual sesuai HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” pungkas Khofifah.

Berita Terkait

Hadir di Wilbex 2026, National Hospital Buka Konsultasi Gratis Bagi Pengunjung
Warga Batang-Batang Sumenep Ditemukan Meninggal Terbakar
XPENG Perluas Pasar Mobil Listrik Pintar di Jawa Timur lewat GIIAS Surabaya 2026
GIIAS Surabaya 2026, BYD Perkenalkan M6 DM untuk Mobilitas Keluarga
GIIAS Surabaya 2026, Wamenperin Soroti Pertumbuhan Kendaraan Ramah Lingkungan
Warga Bungur Bojonegoro Hantam Ibunya Pakai Paving, Lalu Menyerah Tanpa Busana
BAIC T1 Jadi Andalan Baru di GIIAS Surabaya 2026, Harga Spesial Rp 393 Juta
VinFast Dorong Konsumen Tak Khawatir Beralih ke Mobil Listrik

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru