SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Dalam situasi pandemi dan dalam penerapan PPKM ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diminta untuk benar-benar memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami’oeddin mengatakan bahwa masalah ekonomi kerakyatan juga harus dipikirkan dalam penerapan PPKM ini.
“Karena dampaknya sangat luar biasa terhadap ekonomi masyarakat kita,” terang Politisi PKB tersebut.
Pria asal Baraji Gapura itu menambahkan, pemerintah harus memberikan sedikit kelonggaran kepada masyarakat menengah ke bawah untuk dapat memulihkan perekonomiannya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
“PPKM ini saya harap ada kelonggaran kelonggaran dari pemerintah. Namun tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3 M itu,” imbuhnya.
Ia juga meminta Pemkab Sumenep untuk mencari terobosan baru guna memulihkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Seharusnya yang menjadi atensi pemerintah adalah kerumunan. Kerumunan di pedesaan masih kerap terjadi dan harus segera diatasi,” sambungnya.
“Ini yang harus ditertibkan dengan memaksimalkan Kades yang ada. Sebab yang tau kondisi di bawah adalah Kades,” timpal Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep itu.
Dalam upaya penertiban kerumunan tersebut, lanjut dia, hendaknya dengan menggunakan langkah yang arif. Selain itu, juga menggunakan bahasa yang santun tanpa anarkis.
“Pakailah kata kata yang bijak, gak boleh langsung mengobrak abrik,” tukasnya.
Dirinya berharap, pandemi Covid-19 di kota keris ini segera selesai agar perekonomian kembali normal.
“Semoga cepat selesai dan pulih kembali,” pungkasnya.
