SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) menggeruduk kantor Pemkab Sumenep, Jum’at (12/3).
Mereka menemui Bupati Sumenep untuk menyerahkan raport merah sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kepada Bupati Achmad Fauzi.
Mereka meminta Bupati yang baru dilantik beberapa hari yang lalu untuk mengevaluasi sejumlah OPD yang mendapat raport merah.
Instansi itu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman (DPRKP) dan Cipta Karya.
Kemudian Dinas Kesehatan (Dinkes), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu (DPMPTSP). Sehingga, keberadaan instansi dan pimpinannya tersebut perlu dilakukan evaluasi oleh bupati.
Andi Khalis Korlap Aksi menjelaskan bahwa sejumlah OPD yang diberi raport merah lantaran kebijakannya tidak banyak berpihak kepada masyarakat.
Misalnya, Bappeda yang terkesan memberi kran bagi investor untuk masuk ke Sumenep, melakukan penambangan fospat.
“Itu bisa dilihat dari rencana review Perda RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah),” terangnya.
Maka dari itu, pihaknya meminta bupati untuk melakukan evaluasi kepada sejumlah OPD tersebut. Sebab, dianggap tidak becus dalam melayani masyarakat.
“Kami akan kawal masalah ini. Dan, kami mendesak untuk segera dilakukan evaluasi kepada sejumlah OPD yang telah kami sampaikan,” imbuhnya.
Sementara, Bupati Achmad Fauzi memastikan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Evaluasi ini menjadi penting untuk perbaikan. Kinerja OPD dinilai dari sudut pandang Eksternal, di Internal juga ada, nanti akan dipadukan untuk perubahan di Sumenep,” ungkapnya. (*)
