Kabel Provider Semrawut di Bojonegoro, Instansi Saling Lempar Tanggung Jawab

- Admin

Selasa, 17 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Dalam Beberapa tahun ini Telekomunikasi mengalami perkembangan pesat dan Penataan kota juga mulai berkembang,

Dalam pantauan awak media Suara bangsa sarana prasarana dalam kota mau pun didesa pun mulai berkembang, penataan kabel fiber optik (FO) yang tidak teratur di sejumlah titik di Kabupaten Bojonegoro menjadi perhatian serius.

Selain mengganggu keindahan kota, keberadaan tiang dan kabel yang terpasang semrawut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dalam kajian dan pantauan awak media di beberapa lokasi, bahkan ditemukan dari sembilan tiang kabel berdiri, sampai empat tiang kabel tiap titiknya berdekatan tanpa pola yang jelas.

Kondisi ini tidak hanya merusak pemandangan kota, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan akibat posisi tiang yang terlalu dekat dengan badan jalan. Bojonegoro Provinsi Jawa timur, Hari Selasa 17 Juni 2025 .

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro, Budiyanto, melalui Sekretaris Dinas Joko Tri Cahyono, memberikan penjelasan. Ia mengungkapkan bahwa perizinan pendirian tiang fiber optik dilakukan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Baca Juga:  Wajibkan OPD Ciptakan Inovasi, Bupati Targetkan Sampang Jadi Daerah Paling Inovatif

“Perizinan tiang FO diproses secara online melalui OSS. Kami tidak terlibat langsung dalam pengawasan lapangan, namun kami dapat melacak vendor atau provider yang mengajukan izin tersebut,” jelas Joko.

Saat disingung terkait keberadaan provider di Bojonegoro, Joko juga mengatakan bahwa sejauh ini terdapat setidaknya 71 provider yang telah mengajukan izin pendirian tiang fiber optik di wilayah Bojonegoro dan ada 272 Menara.

Ia menambahkan bahwa terdapat sejumlah persyaratan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk penggunaan bahu jalan. Namun hingga saat ini, aspek sarana dan prasarana terkait masih nihil.

“Untuk saat ini, pendapatan daerah dari pendirian tiang fiber optik masih nol rupiah. Hal ini disebabkan belum adanya sarana prasarana yang memadai dan belum tersedianya regulasi teknis khusus,” terang Joko saat ditemui di ruang kerjanya.

Baca Juga:  Dibalik Formalitas 419 BUMDes Bojonegoro, Dana Hibah Rawan Menguap, APH Dinilai 'Tumpul' Terbentur Aturan

Ketiadaan sarana dan prasarana tersebut, lanjut Joko, berdampak pada lemahnya pengawasan serta belum optimalnya pengendalian teknis di lapangan.

Ia menegaskan, meski aturan umum sudah ada, regulasi rinci terkait pendirian dan tata letak tiang fiber optik masih belum tersedia.

Terkait pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan akibat posisi tiang atau kabel yang terlalu dekat dengan jalan, Joko mengaku belum dapat memberikan kepastian.

Ia menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bidang Tata Ruang.

Saat Awak media untuk menghubungi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR Bina Marga Bojonegoro, Chusaivi Ivan belum dijawab dan dikonfirmasi.

Secara terpisah Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Bojonegoro, Taufik Isnanto menegaskan bahwa pihaknya hanya berwenang memberikan rekomendasi teknis, sementara proses perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Perizinan.

Baca Juga:  Harga Gabah Tidak Menentu, Bulog Bojonegoro Angkat Bicara

“Kami hanya memberikan rekomendasi teknis terkait sarana dan prasarana. Untuk penerbitan izin, seluruhnya berada di ranah Dinas Perizinan,” tegasnya.

Dalam telusur awak media Suara bangsa ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro terkait penataan menara (tower) telekomunikasi dan fiber optik, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang menjadi dasar penataan tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031, dan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama Pemkab Bojonegoro.

Selain itu, ada juga Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan revisi dari Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW).

Perbup No. 40 Tahun 2020 mengatur lebih detail mengenai pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama di Bojonegoro.

Perbup ini mengatur persyaratan teknis, lokasi, dan prosedur perizinan untuk pembangunan menara dan fiber optik.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru