BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Efisiensi Anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat hal tersebut secara pelan pelan berimbas di Daerah, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa timur. Rabu (12/03/2025).
Bojonegoro adalah APBD yang terbesar Sekitar 8,2 T hal tersebut terbesar se Jawa timur mau pun Kabupaten se Indonesia, maka dengan Program Efisiensi dari pusat maka secara otomatis Pemerintah Bojonegoro mengikuti, dan banyak beberapa OPD yang kaget, dan hal tersebut juga berimbas dengan Kinerja Anggota Dewan Bojonegoro.
Salah satu contoh imbasnya Efisiensi anggaran Tersebut biasanya Anggota Dewan DPRD Bojonegoro Kunjungan Kerja satu bulan bisa 4 kali sampai 6 kali di luar kota, maka untuk tahun ini Kunjungan kerja Anggota dewan hanya satu kali dalam satu bulan.
“Kemarin sebelum ada program efisiensi anggaran kita bisa kunker 4 kali sampai 6 kali dalam satu bulan, kini kita dibatasi 1 kali dalam satu bulan,” ungkap salah satu anggota dewan yang engan disebut namanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Edy Susanto, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Sekertariat Dewan (Sekwan) DPRD Bojonegoro saat dikonfirmasi terkait Efisiensi anggaran, hal tersebut dibenarkan dan di DPRD Anggaran semua sedang di pangkas dan dikurangi, Dari soal Makan Minum (Mamin), Pengadaan ATK, pengadaan yang lain nya pun sedang di kurang dan dilakukan Efisiensi.
“Di DPRD juga sedang kita lakukan Efisiensi Anggaran, Dari Mamin, sampai yang lainnya,” ungkapnya.
Saat disingung terkait rencana pengadaan dan pembelian Mobil dinas (Mobdin) Untuk ketua Dewan, Edy Susanto, mengklarifikasi, bahwa wacana pembelian mobil dinas untuk ketua Dewan tersebut sudah direncanakan di 2024 sebelum pelantikan DPRD, dan hal tersebut mengikuti dan mekanisme sesuai kebutuhan nya, dan memang rencananya di pasang di P-APBD 2025. Dan pembahasan nya di P-APBD 2024.
“Saat 2024 kemarin saat pembahasan di P APBD 2024, sebenarnya pimpinan mengusulkan pengadaan mobil untuk Pimpinan, rencana nya dipasang di anggaran di P APBD 2025,” jelasnya.
Saat didesak apakah pelaksanaannya di 2025 Edi susanto belum mengetahui hal tersebut, karena hal tersebut belum dilaksanakan.
“Pelaksanaan nya belum, tapi dianggarkan di 2025, soal mobil pimpinan dilihat lagi menyesuaikan sesuai kebutuhan anggarannya,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
