BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharianto, memberikan catatan kritis terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Wahono-Nurul. Bojonegoro Hari Sabtu 21/2/2026, Bojonegoro Provinsi Jawa timur.
Lelaki yang akrab dipangil ayah Sigit tersebut menegaskan bahwa janji politik harus segera bertransformasi menjadi kebijakan nyata, bukan sekadar wacana anggaran.
Ayah Sigit menilai aspek paling menonjol dalam setahun terakhir adalah keberhasilan Wahono-Nurul dalam meruntuhkan sekat antara penguasa dan rakyat.
Menurutnya, akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan kini jauh lebih terbuka dan positif.
Namun, keterbukaan komunikasi tersebut dianggap belum berbanding lurus dengan implementasi program kesejahteraan.
“Untuk program kesejahteraan yang mengarah ke masyarakat, ini belum terlihat. Mungkin baru karena berjalan di tahun 2025,” ujar Sigit saat memberi keterangan terkait refleksi satu tahun pemerintahan daerah Wahono-Nurul.
Ia menyoroti Program Gayatri sebagai program unggulan yang hingga kini realisasinya masih dinantikan oleh masyarakat luas.
Sektor Ekonomi dan Sinkronisasi Pusat
Di sektor ekonomi, Sigit mendorong optimalisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk lebih agresif menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
Ia juga mencatat adanya ketidaksinkronan antara kebijakan daerah dengan visi pemerintah pusat (Asta Cita).
“Program kesejahteraan ini harusnya seirama dengan Asta Cita pusat. Namun, sejauh ini kami menilai koordinasi tersebut belum berjalan dengan baik,” tegasnya.
Meski demikian, ia memberikan apresiasi khusus pada sektor pertanian melalui distribusi pupuk non-subsidi yang dinilai tepat sasaran bagi kelompok tani.
Fraksi Golkar memberikan penekanan serius pada dua sektor krusial, Pendidikan dan Pengawasan Internal. Sigit mendesak pemerintah segera melakukan audit sarana prasarana melalui sistem Dapodik.
Ia mengingatkan bahwa lembaga pendidikan swasta juga merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten yang harus diakomodir usulannya.
Yang kedua,Terkait fungsi Inspektorat (APIP), Sigit meminta ketegasan dalam pengawasan anggaran.
“Jangan ada tebang pilih. Jika ada yang tidak benar, harus berani dan tegas melakukan penindakan,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Sigit mengingatkan bahwa kekuatan anggaran Bojonegoro sangat mumpuni untuk mengeksekusi seluruh janji kampanye.
Ia berharap di tahun kedua, pemerintah tidak lagi terjebak pada proses administratif, melainkan langsung pada implementasi kebijakan yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.
“Saya mendorong agar dilakukan gerak cepat. Jangan sampai program-program tersebut hanya menjadi janji politik saja,” pungkas Sigit.
Penulis : Takim
Editor : Putri
