Capaian Proyek Minim, Komisi D DPRD Bojonegoro Evaluasi Realisasi Anggaran Dinas PU SDA 2025

- Admin

Rabu, 11 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengevaluasi realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) tahun anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pada Rabu (11/02/2026) ini menyoroti rendahnya serapan anggaran dan capaian fisik pada sejumlah proyek strategis daerah.

Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Solikin, menyatakan keprihatinannya terhadap progres pekerjaan yang dinilai belum optimal, mengingat besarnya pagu anggaran yang telah dialokasikan namun belum terserap maksimal hingga memasuki awal tahun 2026.

Dalam paparannya dalam hearing tersebut Kepala Dinas PU SDA Bojonegoro, Helmi Elizabeth, mengungkapkan bahwa sejumlah sektor pembangunan mengalami keterlambatan signifikan.

Pada kategori pembangunan tertentu dengan pagu Rp16 miliar, realisasi fisik baru menyentuh angka 3,57 persen, menyisakan dana sekitar Rp15 miliar.
Kondisi serupa terjadi pada proyek perkuatan tebing, termasuk di wilayah Rondo Mori dan Sarirejo.

Baca Juga:  Dinkes Sampang Bakal Telusuri Soal Pasien yang Kabur dari Rumah Sakit Sukma Wijaya, Benarkah Ada Kelalaian?

“Dari pagu sebesar Rp56 miliar, realisasi baru mencapai 30 persen. Masih ada sisa anggaran sekitar Rp39 miliar yang belum terserap,” ujar Helmi di hadapan anggota dewan.

Tambah Kepala Dinas PU SDA mencatat terdapat 18 paket pekerjaan tahun 2025 yang hingga kini belum rampung. Kendala utama yang dihadapi di lapangan meliputi hambatan teknis dan sulitnya akses mobilisasi material.

Helmi menjelaskan bahwa beberapa pemilik lahan menolak menyewakan tanah mereka untuk akses alat berat karena saat ini masih dalam masa tanam padi.Hal ini memicu tersendatnya distribusi material ke lokasi proyek.

Baca Juga:  Dirlantas Polda Jatim Rutin Jaga Lalin

Fokus utama rapat juga tertuju pada pembangunan Bendung Karangnongko. Dengan pagu Rp25 miliar, realisasi saat ini baru mencapai 46 persen. Persoalan krusial terletak pada pengadaan tanah yang menyisakan 44 bidang lahan belum tuntas.

Sisa lahan tersebut terdiri dari 30 bidang Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Margomulyo dan Kalangan. 4 bidang tanah warga yang di atasnya berdiri bangunan masjid dan mushola.

“Untuk fasilitas ibadah, regulasi mengatur bahwa penggantian tidak dapat dilakukan dalam bentuk uang, melainkan melalui tukar guling atau pembangunan kembali fasilitas pengganti,” tambah Helmi.

Baca Juga:  Bupati Bojonegoro Inginkan 170 Bank Sampah Dalam Kondisi Sehat

Selain itu, terdapat temuan BPK terkait prosedur pelepasan TKD yang memerlukan persetujuan Gubernur, sehingga sebagian pembayaran tahun 2024 terpaksa dikembalikan ke kas daerah.

Deadline Penetapan Lokasi (Penlok)
Komisi D mengingatkan bahwa masa perpanjangan Penetapan Lokasi (Penlok) Bendung Karangnongko akan berakhir pada 7 Maret 2026.

Berdasarkan regulasi terbaru, Penlok hanya dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun. Artinya, seluruh proses pengadaan tanah wajib tuntas sebelum Maret 2027.

Sebelum rapat ditutup,Dinas PU SDA menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian sisa lahan dan pembangunan fasilitas umum pengganti, meski hal tersebut memerlukan dukungan anggaran yang signifikan agar Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dapat selesai tepat waktu.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru