SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, hari ini menyambangi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres setempat, Rabu (02/08/2023).
Pantauan kontributor suarabangsa.co.id, organisasi sayap partai PPP yang datang ke Mapolres itu yakni Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), Angkatan Muda Ka’bah (AMK) dan Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI).
Mereka melaporkan balik mantan anggota DPRD Kabupaten Sampang, Dedi Dores, atas tuduhan pencemaran nama baik.
Sebelumnya, Dedi Dores melaporkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PPP Sampang ke Mapolda Jatim, atas dugaan penggelapan dana kompensasi pileg tahun 2019.
Dedi Dores yang merupakan anggota DPRD Sampang itu adalah mantan kader PPP yang telah di PAW karena dianggap tidak membayar kompensasi Pileg dan juga iuran partai.
“Kami dari banom partai PPP merespon atas laporan Dedi Dores ke Polda Jatim, yang menuduh ketua, bendahara dan juga sekretaris PPP Sampang telah menggelapkan dana kompensasi Pileg,” kata Ketua AMK, Nurul Huda.
Dalam hal ini, Huda menyebut, jika Dedi Dores telah melakukan fitnah. Untuk itu, ia bersama-sama dengan banom lainnya melaporkan balik atas tuduhan itu.
“Pernyataan Dedi Dores ini adalah fitnah yang sangat keji. Jadi, agar supaya tidak menjadi isu yang bias maka kami berinisiatif untuk melaporkan balik atas tuduhan itu,” akunya.
Atas dasar itu, Huda menyatakan, Dedi Dores diduga telah melakukan pelanggaran dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, serta dugaan pelanggaran Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Karena setelah Dedi Dores melaporkan ke Polda Jatim, kemudian merilis di beberapa media sehingga sangat meresahkan dan juga merugikan Partai PPP,” ungkapnya.
Huda memastikan, bahwa apa yang dilaporkan oleh Dedi Dores itu tidak benar. kata dia, DPC PPP sama sekali tidak menggelapkan dana kompensasi pileg tersebut.
“Itu bukan digelapkan ya. Akan tetapi ada perjanjian dan kesepakatan antara Dedi Dores dengan partai PPP, bahwa uang kompensasi yang sudah di setor itu nantinya akan dikembalikan setelah proses hukum selesai,” bebernya.
Huda mengaku saat melaporkan membawa sejumlah barang bukti berupa surat perjanjian antara Dedi Dores dengan partai serta bukti berupa screenshot berita-berita yang tidak benar.
Dirinya mendesak kepada penegak hukum untuk segera menindaklanjuti aduan mereka.
“Kami harap Polres segera memproses laporan kami, agar ada efek jera sehingga yang bersangkutan tidak lagi memberikan keterangan jelek terhadap partai PPP,” pungkasnya.
