BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro membutuhkan Anggaran dari Pemerintah Daerah (pemkab) Bojonegoro.
Pasalnya, dalam penuntasan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang digagas oleh di Pemerintah Pusat dalam keputusan Surat keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian, namun pelaksanaan PTSL pada tahun 2022-2023 masih belum maksimal dan tuntas, agar tahun tahun ini berjalan baik dan program PTSL di Bojonegoro menjadi lengkap.
Bojonegoro sendiri semenjak 2017 telah menyelesaikan program PTSL sekitar 286 Desa dari 430 Desa yang ada di Bojonegoro, ada sekitar 144 Desa, dan yang sudah dianggap lengkap ada 7 Desa.
Dari pantauan hearing di Komisi A dengan BPN Bojonegoro, Komisi A, Pemkab Bojonegoro, BPN memadukan data dan mengali kendala kendala hambatan yang di hadapi oleh BPN Bojonegoro dalam penyelesaian tersebut.
Hearing yang dilakukan tanggal (5/4/2023) dari pantauan awak media Suara bangsa BPN Bojonegoro menghadapi kendala dalam penganggaran dan menjadi hambatan untuk meneruskan program ptsl lengkap yang ada di Bojonegoro.
Ahmad Hilman Kasi Penetapan dan Pendaftaran Hak (PHP) BPN hadir bersama jajaran, menerangkan pada Komisi A yang di hadiri oleh Lasmiran selaku Ketua Komisi A dari PDIP, Sudiono Wakil ketua Komisi A, Fauzan, Ahmad Miftakhul, Susi pujiastuti, serta Rumiyati .
Lanjutnya, bahwasanya di Kabupaten Bojonegoro desa yang sudah mengikuti program PTSL semenjak tahun 2017 sampai sekarang ada 286 desa dan tersisa 144 desa sementara untuk desa yang dikatakan lengkap ada 7 desa, dan saat ini sedang belum bisa maksimal karena kendala anggaran.
Hal tersebut bila ada Anggaran untuk 144 Desa, semacam anggaran Hibah dari Pemerintah kabupaten Bojonegoro tahun ini PTSL Bojonegoro menuju lengkap.
“Dulu sempat muncul di Usulan PU Cipta karya, namun belum bisa ketemu di forum Penyusunan Anggaran karena yang mendapatkan harus warga miskin,mestinya untuk semua karena PTSL itu sifatnya tidak miskin dan kaya, namun semua sama,” ungkapnya saat Pemaparan bersama Komisi A.
Secara, terpisah Ahmad Hilman mengatakan, semoga penuntasan PTSL di Bojonegoro 2023 berjalan dengan baik, untuk 2025 semoga berjalan dengan baik.
“Tahun ini ada dan Kalau jumlah nominal dari pemerintah pusat saya lupa jumlah nominalnya, Semoga tahun ini berjalan dengan baik, dan mohon doa nya dari masyarakat Bojonegoro,” terangnya.
Disingung terkait PTSL yang dibiayai oleh Negara Ahmad Hilman menegaskan biaya dana hibah tersebut bukan konteks dari biaya pendaftaran PTSL yang merujuk surat tiga kementerian (SKB) namun hal ini bagian dari penuntasan Program PTSL yang meliputi untuk sertifikasi, PTSL menuju lengkap.
Imbuhnya, di Tahun ini target Pdt nya Untuk Bojonegoro ada sekitar Sepuluh ribu Delapan Puluh Dua hektar, serta untuk target sertifikasinya ada Tiga puluh enam ribu Dua ratus Empat puluh sembilan bidang.
“Itu bukan untuk tidak terkait SKB , itu terkait penuntasan PTSL bidang tanah sertifikasi bidang tanah masyarakat di Bojonegoro, kalau anggaran pemerintah kan mungkin (pusat) kan terbatas, kalau ada dukungan dari pemkab Bojonegoro (dana hibah) itu akan mempercepat penuntasan kabupaten PTSL lengkap di Bojonegoro,” terangnya.
Saat disingung terkait regulasi dari SKB dan perbup nomer 15/2017, Hilman menegaskan kembali bahwa anggaran tersebut bukan terkait tiga kementerian (SKB). Tapi Demi mempercepat proses penyelesaian dan desa desa segera mendapatkan PTSL, maka BPN membutuhkan bantuan dana hibah dari pemkab Bojonegoro.
“Agar desa desa itu mendapatkan PTSL secepatnya,” imbuhnya.
Hal yang sama juga di sampaikan oleh Sudiono selaku Wakil ketua Komisi A, demi meringankan beban masyarakat Bojonegoro, Sudiono sangat sepakat bila pemkab Bojonegoro membantu penuntasan program PTSL kabupaten lengkap.
Karena 144 Desa sangat berharap seperti desa desa lainya yang sudah mendapat program PTSL.
“Bahwa, dengan adanya program PTSL yang belum selesai ini bisa menjadi kendala kemajuan desa dan kesulitan untuk mengakses data data tentang sertifikat desa yang baru,kalau hitungan saya ada sekitar 144 Desa ini sangat membutuhkan, kalau dihitung anggaran nya ya sekitar 30 sampai 40 milIar, untuk mewujudkan PTSL kabupaten lengkap,” ungkapnya.
Imbuhnya, bila pemkab Bojonegoro tidak segera hadir maka, persoalan persoalan hukum tanah yang ada di Bojonegoro bisa terbengkalai.
“Kalau kabupaten Bojonegoro tidak hadir maka masyarakat bisa terjadi terbengkalai,” ujarnya.
Lanjutnya,dengan adanya PTSL kabupaten lengkap tersebut, agar desa yang belum mendapatkan PTSL bisa terpenuhi dengan baik, dan hal tersebut sudah di tunggu oleh masyarakat.
“Karena desa desa juga segera bisa mengakses sertifikat lama, hal ini sangat di tunggu oleh masyarakat yang belum mendapat PTSL,” imbuhnya.
Saat disingung terkait keputusan tiga menteri (SKB) dan Peraturan Bupati nomer 15/2017, hal tersebut sangat rentan dengan Doble accunting (Anggaran).
“Supaya tidak ada Doble anggaran, maka harus di tentukan dulu desa desa mana yang akan di bantu, yang akan diberikan hibah tersebut,” jelasnya.
Harapan Wakil ketua komisi A yang dulu sempat menjadi kepala Desa tiga periode tersebut, tim DPRD Bojonegoro dan Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro segera membantu BPN Bojonegoro dan hadir untuk 144 Desa yang menunggu program PTSL.
“Harapan saya, tim DPRD dan tim TPAD Pemkab agar segera peduli dan membantu BPN agar bisa menjadi kabupaten PTSL lengkap,” pungkasnya.
