Saat Disingung sarat mendapat Mobil siaga, Arwan menjelaskan Desa desa tersebut tidak ada persoalan dengan bantuan keuangan desa Khusus sebelumnya, maupun ada persoalan terkait pembayaran pajak di akhir tahun.
“Syaratnya yaitu, 26 desa untuk persoalan BKK sebelumnya tidak ada masalah, terus untuk PBB di akhir tahun juga tidak ada masalah, setelah diverifikasi dari 26 Desa ada 7 Desa yang ber masalah BKK di sebelumnya, untuk terkait PBB akhir tahun juga harus lunas, setelah 7 desa ini masalahnya PBB tidak ada masalah, jadi 26 Desa ini nanti juga tahun ini akan kita rencanakan,” ungkapnya.
Disingung terkait fee dan cashback terkait pembelian mobil siaga desa, Arwan menegaskan setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat maka fee maupun Cashback kembali ke Keuangan Daerah.
“Untuk fee dan kelebihan pembelian Mobil siaga itu, akan dikembalikan ke Kas keuangan Daerah, setelah proses pemeriksaan Inspektorat,” pungkasnya.
Halaman : 1 2
