BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Prahara kelangkaan LPG 3 kg yang berulang menjelang hari raya bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan sinyal rusaknya rantai distribusi di tingkat bawah. Bojonegoro Rabu 18/3/2026 Provinsi Jawa timur.
Pola lama yang mengandalkan pangkalan konvensional dan pengecer liar terbukti rentan terhadap permainan spekulan dan kartel. Kondisi ini memicu desakan perubahan radikal dalam tata kelola energi bersubsidi.
“Saatnya Presiden dan kementerian menutup semua pangkalan gas, dan mulai dimigrasikan ke KDMP, agar KDMP ada bisnis yang berjalan dengan baik,” tegas Mustakim, Ketua DPC Projo Bojonegoro.
Tuntutan migrasi distribusi ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah langkah de-kartelisasi yang nyata.
Selama ini, pangkalan gas sering kali dikelola secara tertutup, sehingga sulit diawasi apakah stok benar-benar mengalir ke rakyat miskin atau justru “bocor” ke industri dan penimbun.
Dengan menutup pangkalan lama dan mengalihkannya ke KDMP, kendali distribusi berada langsung di bawah pengawasan warga desa.
Harapan agar KDMP memiliki bisnis yang berjalan sehat bukan tanpa alasan. Gas LPG 3 kg adalah komoditas dengan perputaran tercepat di desa.
Jika bisnis ini dikelola oleh koperasi desa, maka keuntungan (margin) penjualan tidak lagi lari ke kantong pribadi pemilik pangkalan, melainkan menjadi sisa hasil usaha (SHU) yang kembali ke masyarakat.
Ini adalah bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yang dicanangkan pemerintah.
Mekanisme pembelian wajib KTP/NIK akan jauh lebih efektif jika dikelola oleh satu pintu di tingkat desa.
KDMP memiliki basis data warga yang jauh lebih akurat dibandingkan pangkalan swasta.
“Migrasi ini akan memastikan bahwa subsidi benar-benar tepat sasaran dan menutup celah bagi siapa pun yang ingin bermain di air keruh menjelang Lebaran.” Pungkas lelaki yang akrab dipanggil Djaeman.
Penulis : Takim
Editor : Putri
