BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memacu percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui kolaborasi strategis dengan sektor swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang Co-creating, Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (27/2/2026), PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) resmi menyatakan komitmennya untuk mendukung program prioritas daerah tahun ini.
Rapat sinkronisasi ini dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro bersama Kepala Bappeda, serta dihadiri oleh jajaran raksasa industri migas seperti SKK Migas, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Pertamina EP Cepu, Pertamina Sukowati, hingga lembaga perbankan dan OPD terkait.
Direktur Utama PT ADS, Mohammad Kundori, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah konkret untuk menyelaraskan program CSR perusahaan dengan visi Pemkab Bojonegoro. Salah satu program unggulan yang akan diluncurkan adalah dukungan bagi Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).
“Kami telah merencanakan sinergi program prioritas dengan menyalurkan bantuan program GAYATRI kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Bojonegoro,” ujar Mohammad Kundori.
Program GAYATRI diharapkan menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat lapis bawah agar mampu mandiri secara finansial melalui sektor peternakan. Selain fokus pada pemberdayaan ekonomi, PT ADS juga membidik kelestarian alam dengan rencana program diantaranya adalah
Pengelolaan Sampah sebagai bentuk upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Selain itu melakukan Konservasi Sungai dengan melakukan Penanaman pohon keras dan produktif di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Akselerasi Melalui Kolaborasi
Kepala Bappeda Bojonegoro menekankan bahwa sinkronisasi ini sangat krusial. Pemerintah daerah menargetkan empat pilar utama dalam kerjasama ini yaitu pengentasan kemiskinan, konservasi lingkungan, peningkatan IPM, serta rehabilitasi lantai rumah sehat.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengingatkan bahwa beban pembangunan tidak bisa dipikul sendiri oleh pemerintah.
“Perlu adanya percepatan pengentasan kemiskinan. Dukungan dari berbagai pihak, terutama perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan Masyarakat (PPM) di sektor migas, menjadi kunci keberhasilan target kita,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bagi masyarakat Bojonegoro bahwa integrasi antara kebijakan pemerintah dan sumber daya perusahaan mulai bergerak satu arah demi kesejahteraan yang lebih merata di tahun 2026.
Penulis : Takim
Editor : Putri
