Terkait Pembatalan UN, Begini Kata Kadisdik Sumenep

- Admin

Kamis, 26 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Segala upaya terus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mempersempit ruang penyebaran Virus Covid-19.

Pada tangga 24 Maret 2020 kemarin, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mengeluarkan Surat Edaran No:420/1951/101.1/2020, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Dalam Surat Edaran tersebut, memuat tentang pembatalan Ujian Nasional (UN) tahun 2020. Hingga ditegaskan bahwa hasil nilai UN tidak menjadi syarat kelulusan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Drs. Ec. Carto, MM, menjelaskan tentang menyikapi keputusan Provinsi terkait Surat Edaran tersebut, bahwa pihaknya akan tetap mengikuti instruksi dari Pemerintah Provinsi.

Baca Juga:  Tingkatkan Layanan Prima Pada Masyarakat, Polda Jatim Tandatangani MoU dengan Instansi dan Lembaga

“Surat Edaran dari Disdik Sumenep sendiri sudah disiapkan, tinggal menunggu izin dari Bupati,” kata Carto, Kamis (26/03).

Lebih jauh Carto menjelaskan, dalam kategori kelulusan untuk sekolah yang ada di Sumenep, pihaknya akan patuh mengikuti sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Khususnya di Madura, kalau SE yang akan dikeluarkan akan tetap sesuai dengan Edaran Kementrian”, ungkapnya.

Dalam edaran tersebut bahwa dijelaskan kriteria kelulusan siswa bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), yang pada nantinya akan ditentukan berdasarkan nilai lima semister terakhir. Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada sedikit perbedaan, yaitu dengan ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktek kerja lapangan, portofolio dan nilai praktek selama lima semister terakhir.

Baca Juga:  Ketahuan Nyedot Sabu, Pemuda Ini Akan Jadi Penghuni Baru Jeruji Besi

Sedangkan ujian akhir semister dalam kategori kenaikan kelas, dapat dilakukan dengan cara portofolio, nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, serta penugasan, dan juga tes daring, atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

“Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur, pelaksanaan belajar di rumah (home learning) akan diperpanjang sampai tanggal 5 April 2020,” tutupnya.

Berita Terkait

Pembangunan KDKMP Meddelan Lenteng Sumenep Mendapat Sorotan, Tak Sesuai Spek?
INKADHA dan BAZNAS Sumenep Bersinergi, Perkuat Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
Seorang Pria di Longos Sumenep Ditemukan Meninggal, Diduga Gantung Diri
Ribuan Warga Hadiri Tasyakuran Cucu Pertama Ketua Koperasi Kareb Bojonegoro, H. Sutrisno Bagikan 1000 Paket Sembako
DVI Polda Jatim Serahkan Seluruh Jenazah Korban KM Mutiara Sentosa II Kepada Keluarga
Banyak Kepala OPD Absen di Rapat Strategis KUA-PPAS, DPRD Sumenep Kecewa Berat
Perwakilan Kodim Sumenep Tidak Hadiri FGD Tentang Pembangunan KDKMP, Peserta Kecewa
Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa II Diserahkan ke Keluarga, Tim DVI Lanjutkan Identifikasi Korban Lain

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 19:04 WIB

DVI Polda Jatim Serahkan Seluruh Jenazah Korban KM Mutiara Sentosa II Kepada Keluarga

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:24 WIB

Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa II Diserahkan ke Keluarga, Tim DVI Lanjutkan Identifikasi Korban Lain

Sabtu, 11 April 2026 - 17:34 WIB

BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi

Kamis, 9 April 2026 - 18:17 WIB

Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI

Jumat, 6 Maret 2026 - 14:33 WIB

Gara-gara Mercon, Warga Batuputih Gagal Rayakan Lebaran, Rumah Luluh Lantak

Sabtu, 28 Februari 2026 - 23:04 WIB

Dilaporkan Hilang, Seorang Anak di Bojonegoro Ditemukan Meninggal di Bekas Tambak

Jumat, 16 Januari 2026 - 16:16 WIB

Soal Limbah di Persawahan, Kapolsek Dander Bojonegoro Turun Langsung Turun

Rabu, 7 Januari 2026 - 03:55 WIB

Ironi Angka Kemiskinan Bojonegoro: Data Melandai, Tapi 122 Desa Masih Rentan

Berita Terbaru