SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Salah satu koordinator Aliansi Masyarakat Pecinta Jurnalis (AMPJ) Nusantara Bersatu, Abdul Aziz Priyanto mengeluarkan pernyataan telak buat Kapolres Sampang, Madura, Jawa Timur, AKBP Arman.
Abdul Aziz menyindir bahwa AKBP Arman kini ibarat menjilat ludahnya sendiri terkait statementnya yang tidak akan melayani wartawan yang belum memiliki sertifikat kompetensi dan media yang tidak terverifikasi Dewan Pers.
Pasalnya, pasca melontarkan pernyataan tersebut, Kapolres Sampang melakukan klarifikasi di beberapa media mainstream. Sebagian media yang merilis klarifikasi itu diduga belum terverifikasi Dewan Pers dan wartawannya pun di pastikan belum memiliki sertifikat kompetensi.
“Kalimat yang sempat terucap dengan lantang dan gagah berani, Kini ibarat, ‘menjilat ludah sendiri’. Artinya, ada inkonsistensi soal statement pak Kapolres ini,” kata Aziz pada kontributor suarabangsa.co.id, Minggu (26/06/2022).
Dia pun hopeless dengan sikap AKBP Arman, sebab, pernyataan yang dilontarkan tersebut terkesan hanya memperkeruh suasana serta diduga mengadu domba dan membenturkan sesama wartawan.
“Katanya tidak mau melayani wartawan yang tidak UKW dan media yang belum terverifikasi Dewan Pers, tapi kok masih ada yang dilayani. Berarti ada dugaan mau mengadu domba wartawan dong???,” tanya Aziz.
Apalagi, lanjutnya, narasi klarifikasi yang di sampaikan oleh AKBP Arman kepada beberapa media mainstream tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan pada saat audiensi.
“Pak Kapolres ini menggiring opini seolah-olah kita itu anti terhadap Dewan Pers dan juga anti terhadap Uji Kompetensi Wartawan,” ujar Aziz sembari menyesalkan manuver dari Kapolres Sampang.
Menurutnya, Kapolres Sampang cenderung berupaya membatasi kebebasan berpendapat bahkan mau menutup ruang publik kepada para wartawan dan aktivis dalam mempertanyakan progres kinerjanya.
“Ini patut diduga ada suatu persoalan besar yang sengaja ditutupi dan atau bahkan keterlibatan pihak-pihak tertentu terkait beberapa kasus atau keterlibatan Kapolres sendiri hingga berakibat gaduhnya seantero negeri di nusantara ini,” tuturnya.
Hal ini, kata dia, tidak boleh dibiarkan terjadi dan harus diungkap dengan tuntas, langkahnya jelas selain melakukan aksi keprihatinan pada Pimpinan Polri secara berjenjang termasuk ke Kapolri, juga akan dilakukan langkah-langkah hukum (legal effort) dengan melaporkan kinerja AKBP Arman, baik ke Kadiv Propam maupun Bareskrim Mabes Polri.
“Karena kami rasa sudah memenuhi unsur, baik dugaan menghalang-halangi Jurnalis untuk akses informasi maupun perbuatan tidak menyenangkan serta dugaan kuat keterlibatan Kapolres Sampang pada perbuatan pidana lainnya,” ungkapnya.
Aziz berpandangan, sikap dan prilaku AKBP Arman tidak menunjukkan performa Polri yang mengedepankan sisi transparansi dan akuntabilitas publik, sangat bertolak belakang dengan sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Dengan upaya menutup akses informasi ini menunjukan bahwa bapak Kapolres Sampang tidak memahami transformasi Polri yang presisi. Dia ingin menunjukan gejala otoritarianisme,” ucap Aziz.
Bagi AMPJ, kata Aziz, mantan Kapolres Pasuruan Kota ini sudah tidak layak lagi berada di Kabupaten Sampang. Untuk itu, pihaknya akan terus mendesak Kapolri melalui Kapolda Jatim untuk mencopot AKBP Arman sebagai Kapolres Sampang.
“Sampai kapanpun, sebelum seorang AKBP Arman di copot, kita akan terus menyuarakan tuntutan kita sampai titik darah penghabisan!. Kita sudah agendakan akan melakukan aksi ke Mapolda Jatim dengan massa lebih besar lagi,” tandasnya.
