Dampak PPKM Darurat, Sejumlah PKL di Sampang Mengeluh Kesulitan Penuhi Kebutuhan Sehari-hari

- Admin

Selasa, 20 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Pemerintah menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat se Jawa-Bali, kebijakan tersebut diambil guna memutus mata rantai penularan Covid-19 dan membatasi mobilitas masyarakat.

Bahkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan skenario PPKM Darurat yang akan diperpanjang. Hal tersebut terjadi, karena risiko pandemi Covid-19 masih tinggi.

Namun, adanya pembelakuan PPKM darurat ini berimbas langsung pada pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Para PKL mengeluhkan sepinya pembeli berdampak pada penurunan omzet dan merugikan perekonomian mereka.

Baca Juga:  Berani Menjual maupun Bermain Petasan saat Ramadhan, Siap-Siap Ditindak Satpol PP Sampang

Salah seorang pedagang kopi, Nia (42) mengatakan jika akhir-akhir ini dagangannya sepi pembeli. Menurutnya, sejak PPKM Darurat diberlakukan penjualannya menurun drastis.

Nia banyak menerima keluhan dari para pedagang kaki lima (PKL) lain, salah satunya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Banyak keluhan dari teman-teman pedagang. Memang sejak ada PPKM Darurat penjualan menurun drastis. Sepi, keadaannya lagi begini,” kata dia, saat berbincang dengan kontributor suarabangsa.co.id, Selasa (20/07/2021) malam.

Bahkan, Nia mengeluh jika saat ini kondisi penjualan semakin parah. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada omzet yang didapat. Adapun keuntungan yang dia dapat juga sangat minim.

Baca Juga:  Sahkan Perda Pariwisata dan Kabupaten Layak Anak, Bupati Bojonegoro: Bukti Sinergi Kuat Pemkab dan DPRD

“Seminggu terakhir ini penjualan tambah parah. Omzet saya juga menurun sejak PPKM darurat. Boro-boro keuntungan, paling cukup buat beras saja,” imbuhnya.

Meski begitu, Nia mengaku akan tetap berjualan. Dia berharap tetap ada pembeli meski kawasan tempat jualannya sepi.

“Saya berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan PPKM ini. Hal itu demi menyelamatkan para pedagang dan rakyat kecil seperti kami,” ungkapnya.

Menurut dia, yang dibutuhkan para PKL adalah bantuan ataupun stimulan dari pemerintah. Hingga saat ini, sambung Nia belum ada bantuan dari pemerintah yang diterima oleh PKL.

Baca Juga:  Beredar Kabar, Seorang Terduga Bandar Togel di Gunung Maddah Dibekuk Jajaran Polsek Sampang

“Kami juga membutuhkan stimulan agar ke depan dapat berdagang kembali. Kalaupun tidak, bantuan untuk hidup sembako dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada bantuan apapun,” tandasnya.

Berita Terkait

Wisata Sumber Grogolan Bojonegoro Diserbu Ribuan Pengunjung, UMKM Ikut Panen Berkah
Gantikan Night Carnival, Festival Sandur dan Pesta Rakyat Meriahkan HJB ke-349
Plat ‘G 1812 AN’ Nyelonong di Pawai Api Abadi, Kapolres Bojonegoro Buka Suara
Peringati HSN 2026, Bupati Bojonegoro Ajak Santri Kuasai Teknologi Menuju Indonesia Emas
Ketika Barongsai, Reog, dan Polisi Cilik Menyatu dalam Panggung Hari Santri Bojonegoro
DPRD Bojonegoro Sahkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak
BNC 2026 Batal Digelar: Lebih Baik Uang Rakyat untuk Kemiskinan dan Wisata Desa
Bantu Tekan Angka Kemiskinan, Dirut PT Kareb Alam Sejahtera Terima Penghargaan di HJB ke-349

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:11 WIB

Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:04 WIB

Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Beri 5 Catatan APBD 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:01 WIB

Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:36 WIB

DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:14 WIB

Misteri Kurang Salur ADD : Kepala Bapenda Bojonegoro Ngaku Tak Punya Data 2015–2021

Selasa, 6 Oktober 2026 - 00:36 WIB

Lepas Ketergantungan Migas, Bojonegoro Bidik Agroindustri Lewat 5 Perda Baru

Kamis, 24 September 2026 - 00:38 WIB

DPRD Bojonegoro Bahas Perubahan 5 Raperda, FPPKN Tegaskan Catatan Penting

Berita Terbaru