Anggota DPR RI Minta Polda Jatim Lakukan Pengawasan Penyerapan Anggaran di Sidoarjo

- Admin

Jumat, 28 Agustus 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SURABAYA, SUARABANGSA.co.id – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerima kunjungan dari anggota Komisi lll DPR RI di selasar Gedung Tribrata Mapolda Jawa Timur, Jum’at (28/8).

Menjelang pilkada serentak di sejumlah wilayah di Jawa Timur, Komisi III DPR RI, Rahmat Muhajirin, memohon kepada Kapolda Jatim agar lebih bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk penegakan hukum di Jawa Timur.

Seperti Kabupaten Sidoarjo, yang ditinggalkan oleh Bupatinya lantaran tersandung kasus korupsi dan belakangan juga ditinggalkan oleh Pelaksana tugas (PLT) Meninggal dunia. Kini masyarakat Sidoarjo tidak punya pemimpin, sehingga menghambat perkembangan daerah.

Baca Juga:  Polda Jatim Lakukan Penertiban Satpam, Ini Temuannya

Oleh karena itu, Rahmad Muhajirin memohon kepada pihak penegak hukum untuk membantu mendorong semua pihak yang terkait dalam pembangunan daerah, dan membantu dalam pengawasan program kegiatan penyerapan anggaran yang perlu pendampingan.

“Kepolisian adalah sebagai mitra kerja saya, dan saya memohon untuk bisa memanfaatkan Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan Covid-19 di Sidoarjo,” jelasnya Anggota Komisi III dari Fraksi Gerinda usai melakukan kunjungan dengan Kapolda Jatim.

Dengan lemahnya pembangunan di daerah Sidoarjo, Muhajirin mengatakan bahwa kemungkinan ada ketakutan dari pelaksana pemerintahan di Sidoarjo untuk membelanjakan anggaran dengan baik.

Baca Juga:  Kurang Konsentrasi, Truk Colt Diesel Tabrak Pembatas Tol Ngawi-Sragen

“Saya minta support aparat penegak hukum, untuk supaya melaksanakan pendampingan. Jadi kami tadi juga sudah ke Kejaksaan dan kami juga sudah sampaikan masalah pendampingan penyerapan anggaran, dan kami juga sudah sampaikan situasi disana bahwa pemerintah dengan PLH harus tetap jalan,” pungkas Rahmat Muhajirin, Anggota DPR RI.

Berita Terkait

PAW Kepala Desa Rentan konflik, Komisi A DPRD Bojonegoro Panggil Sejumlah Pihak
BPN Tidak Mengakui Data yang Dikeluarkan DPRD Bojonegoro, Sidak Memanas
Viral Pasien yang Diduga Korban Mal Praktek RSUD Sosodoro Bojonegoro, RSUD Klarifikasi Insiden Nona D
Kelurga Besar MPS Dander Merihakan Ultah Gudang dan Direkturnya, Ini Harapannya
Polsek Tamberu Pamekasan Gerebek Pesta Sabu, 4 Orang Diamankan
Beberapa Desa di Baureno Bojonegoro Diserang Lalat
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Minta Pemerintah dan BPN Harus Adil Memberiakan Kompensasi Kepada Warga Ngrowo
PT SER Disoal, Ternyata Belum Menguntungkan PAD Bojonegoro dari 2009

Berita Terkait

Sabtu, 13 September 2025 - 18:00 WIB

PAW Kepala Desa Rentan konflik, Komisi A DPRD Bojonegoro Panggil Sejumlah Pihak

Sabtu, 13 September 2025 - 09:26 WIB

BPN Tidak Mengakui Data yang Dikeluarkan DPRD Bojonegoro, Sidak Memanas

Jumat, 12 September 2025 - 13:19 WIB

Viral Pasien yang Diduga Korban Mal Praktek RSUD Sosodoro Bojonegoro, RSUD Klarifikasi Insiden Nona D

Jumat, 12 September 2025 - 08:24 WIB

Kelurga Besar MPS Dander Merihakan Ultah Gudang dan Direkturnya, Ini Harapannya

Rabu, 10 September 2025 - 17:14 WIB

Beberapa Desa di Baureno Bojonegoro Diserang Lalat

Rabu, 10 September 2025 - 13:06 WIB

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Minta Pemerintah dan BPN Harus Adil Memberiakan Kompensasi Kepada Warga Ngrowo

Rabu, 10 September 2025 - 10:54 WIB

PT SER Disoal, Ternyata Belum Menguntungkan PAD Bojonegoro dari 2009

Rabu, 10 September 2025 - 10:47 WIB

Ratusan Murid dan Wali Murid Al Fatimah Bojonegoro Peringati 19 Tahun Dengan Jalan Santai

Berita Terbaru