SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Terkait kisruh Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Politisi PAN Iskandar dan Ahmad pimpinan DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Timur.
“Kami masih mau konsultasi dulu ke Gubernur,” terang H. Herman Dali Kusuma, Ketua DPRD Sumenep,
Konsultasi tersebut dilakukan guna meminta kejelasan atas diterbitkannya surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur nomor 171.435/766/011.2/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, tertanggal 29 Juli 2019.
Surat tersebut merupakan pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 2 Pebruari 2018 Nomor 171.435/151/011.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, atas nama Iskandar.
Politisi PKB itu menambahkan, dalam SK tersebut tidak menentukan proses peralihan kembali keanggotaan DPRD Sumenep. Apakah harus melalui proses PAW atau tidak.
Menurutnya, jika harus melalui proses PAW, maka harus melalui usulan dari Partai Pengusung. Sampai saat ini, DPRD belum menerima surat usulan PAW atau pemberhentian kader partai sebagai Anggota DPRD Sumenep.
“Makanya kami akan telaah dulu, apakah dengan SK itu masih perlu konfirmasi KPU, perlu pelantikan dan apakah harus dibamuskan begitu,” imbuhnya.
Menurutnya, untuk sementara waktu belum bisa mengambil sikap, apakah Iskandar yang diakui sebagai Anggota DPRD Sumenep atau Ahmad, pasca turunnya surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur nomor 171.435/766/011.2/2019 itu.
Kendati begitu, jika hasil konsultasi itu baru bisa memberikan kejelasan secara detail.
“Saya pasti tunduk pasa hukum yang berlaku,” pungkasnya.
