BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Paripurna Pandangan fraksi Pertanggung Jawaban Anggaran Belanja Pembangunan Daerah 2022-2023 (APBD) Bojonegoro yang mestinya dihadiri tiga perempat anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Bojonegoro atau lima plus satu, hari ini ruang paripurna yang berada di jalan Veteran tersebut, nampak kosong. Hanya ada kurang lebih 16 anggota Dewan yang hadir. Rabu (26/7/2023).
Dari pantauan awak media SUARABANGSA.co.id Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi perangkat Daerah (OPD), Camat se Bojonegoro bersama, Forum komunikasi Pimpinan Kabupaten (Forpimkab) hadir memenuhi ruangan paripurna, sekitar pukul 12:30 WIB Sekda Bojonegoro juga nampak hadir, namun gelagat 50 anggota dewan belum datang.
“Kita diundang pukul 10:00 WIB untuk datang, tapi jam dua belum ada tanda tanda dibuka untuk sidang,” ungkap salah satu Kepala SKPD yang engan disebut namanya.
Pukul 13:00 WIB Ketua DPRD Abdullah Umar membuka sidang, yang tanpa didamping wakil ketua DPRD Bojonegoro.
Edi Susanto selaku Sekertaris Dewan (sekwan) membacakan kehadiran anggota dewan, Ketua DPRD Bojonegoro untuk menawarkan Sidang diskors (diperpanjang).
“Peserta yang hadir 10 anggota DPRD dari Fraksi PKB, 2 anggota dari Fraksi PDI-P dan 2 anggota dari Fraksi Golkar dan 2 anggota Fraksi PAN-RIS,” ungkap Edi Susanto kepala Sekretariat DPRD Bojonegoro.
Ketua DPRD Abdullah Umar mengetuk palu sidang ditunda 10 menit setelah disepakati bersama, Setelah diperpanjang selama 10 menit, paripurna kembali dibuka dan lagi-lagi peserta hanya bertambah 1 peserta.
Kemudian, Ketua DPRD kembali meminta untuk ditambahkan skorsing waktu 5 menit.
“Sesuai laporan Sekretariat DPRD, hanya terdapat 16 anggota dewan yang hadir, maka sesuai Tatib paripurna ditunda dan akan kembali dirumuskan oleh Badan Musyawarah,” pungkas Abdullah Umar.
