SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Status di media sosial dari akun Facebook atas nama Indra Wahyudi Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat kontrovensi.
Pasalnya statusnya pria yang juga menjadi DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur itu menyebutkan media ecek-ecek dengan diberi tanda petik.
Bahkan screnshot status itu sempat menyebar diberbagai media sosial lain, yakni Whatsapp. Isi status yang viral itu bertuliskan “Cara kerja anda yg baik sbg politisi akan terukur dan berbanding lurus dg hasil perolehan suara anda pada setiap perhelatan dan momentum politik : Pileg, Pilkades maupun Pilbup. Media “ecek2″ yg cenderung mendiskreditkan anda dalam setiap pemberitaannya tak akan mengalahkan popularitas anda di mata masyarakat,” demikian tulisan di status FB Indra Wahyudi.
Namun Indra Wahyudi terkesan mengelak saat dikonfirmasi atas status yang menyebutkan media ecek-ecek. Namun politisi dua periode dari Fraksi Partai Demokrat itu mengakui jika postingan itu ditulis oleh dirinya.
“Media-media yang keberadaannya tiba-tiba ada, satu minggu ada, satu minggu tidak ada. Saya berharap, kemudian tidak ada media yang seperti itu. Dalam tanda kutip, media ecek-ecek yang saya sebut disini adalah pertama, legalitas kelembagaannya tidak jelas,” terangnya kepada sejumlah awak media.
Selain itu Indra menyebutkan media ecek-ecek adalah media yang tidak memiliki legalitas yang jelas, semisal media yang tidak dinaungi PT sebagaimanan yang diamanatkan Undang-undang.
“Kemudian tidak ada identitas keberadaannnya, tidak jelas. Sebab, jika ini dibiarkan maka kredibilitas media yang formil, seperti media media lokal atau nasional yang sudah berdiri, ini akan menjadi imbas buruk dengan adanya media media yang seperti ini (ecek ecek, red),” terang dia.
Ketika disinggung media apa yang dimaksudnya. Indra mengelak untuk menyebutkan nama. Namun, diakuinya, media ecek-ecek tersebut, ada media lokal dan nasional.
“Oh tidak, jadi yang saya katakan seperti ini adalah kita sampaikan bahwa media, terlepas medianya ada di Sumenep, atau ada media yang dibikin pusat. Saya tidak tahu. ada beberapa media yang tiba-tiba, satu minggu ada, satu minggu tidak ada. Muntaber bisa dibilang begitu. Nah, kalau ini dibiarkan dan kemudian dikonsumsi Publik, ini akan menjadi tidak baik bagi masyarakat,” ucap Indra.
