BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas finalisasi dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Hari Selasa 14/10/2025 Rapat ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan Daerah yang efektif dan efisien.
Finalisasi Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Pembahasan prioritas anggaran untuk pembangunan Daerah,
Pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.
Dalam pantauan Media SUARABANGSA.co.id dalam rapat tersebut, Anggota Dewan dan eksekutif, kali ini membahas cara meningkatkan pendapatan daerah (PAD) melalui berbagai sektor.
Beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, juga membahas terkait pemotongan dana salur dari pusat sebesar kurang lebih 1 triliun lebih, dalam hal tersebut eksekutif diharapkan dalam mengali dari beberapa sektor.
Dari Komisi B, meminta bagaimana Pemkab bisa Memanfaatkan tiang-tiang fiber optik untuk meningkatkan PAD, dengan adanya Perda yang sudah mengatur tentang hal ini, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas PU Bina marga untuk menghitung jumlah tiyang resmi fiber optick yang ada di Bojonegoro dan bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah.
“Lewat Dinas PU Bina Marga bagaimana bisa menaikan dari pendapatan Fiber optick, karena saat ini telah ada Perda dan perbupnya, meski pun tahun lalu masuk pendapatan dari hal itu, tapi tidak lebih baik, dan bagaimana bisa tahun ini lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Sally atyasasmi Dari Komisi B.
Dari usulan Komisi A yaitu dari Choirul Anam, Bagaimana lewat lingkungan Hidup sepanjang jalan raya Cepu Surabaya yang dimana selalu ditumbuhi pohon hiasan tapi yang tidak dimanfaatkan dan nilai jualnya.
Choirul menawarkan penanaman pohon buah, di sepanjang kanan kiri jalan dari Surabaya ke Cepu dan surabaya untuk meningkatkan pendapatan.
Menurut Choirul, Kalau hal ini dilakukan maka pemkab Bojonegoro akan mendapat PAD kurang lebih 500 juta pertahun.
“Katakan lah, bila kita bisa tanam pohon mangga atau kelengkeng atau alpukat, dan ini bisa di kelola bersama-sama DLH dan PU Bina marga, atau tingkat kecamatan dan desa masing-masing, dari 15 ribu pohon kita dua tahun kedepan akan bisa memetik kurang lebih 500 juta pertahun,” sambungnya.
“Dari pada ditanami pohon yang tidak bermanfaat, karena saya duduk sebagai Anggota Dewan selama 12 tahun tidak pernah mendengar dan tahu hasil penjualan hasil penebangan pohon dari perbaikan-perbaikan jalan tersebut,” ungkapnya.
Sukur Priyanto dari Komisi D, juga menawarkan challenge yaitu terkait Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan pendapatan melalui partisipasi Surya Energi Raya (SER), yang kontraknya akan segera habis bagaimana Pemkab bisa meningkatkan PAD, Pemkab Bojonegoro bisa ikut investasi, dan hal tersebut dikembalikan kepada Eksekutif berani tidak.
Hal tersebut langsung disangah oleh Lasuri, bahwa Pemkab tinggal menunggu dari BPK saja dari pada terlibat investasi, karena urusannya panjang dan resiko nya adalah ditangkap oleh Komisi pemberantasan korupsi (KPK) ketika investasi tersebut bermasalah dan merugi tidak sesuai harapan.
“Karena kita terkendala di perjanjian awal nya yaitu di awal dulu di tahun 2005, itu jadi kita ikuti keputusan BPK saja,” ungkapnya.
Secara terpisah Lasuri membenarkan Kabupaten Bojonegoro merasakan seperti Daerah lain yaitu mendapat potongan dana salur dari pusat kurang lebih Satu trilyun lebih, dan sebelum pembahasan (KUA) Kebijakan Umum Anggaran, (PPAS) adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, di paripurnakan, Maka DPRD dan eksekutif lakukan rapat BANGGAR, dimana saja yang perlu di kurangi.
Bagaimana 7,2 T Anggaran Pembanggunan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro bisa dimanfaatkan lebih maksimal, untuk UMKM, pertanian, dan kebutuhan Daerah yang lebih urgen.
Saat disigung terkait Dana abadi yang di mana tiap tahun nya harus mengunakan dari Silpa kurang lebih 500 Milyard dari pengelolaan silpa-silpa sebelum nya, Lasuri menegaskan Dana Abadi tidak ada masalah dan jalan terus.
“Karena sifatnya yang dipotong oleh pusat ini adalah sifatnya yang seremonial-seremonial dan perjalanan dinas, maka tidak ada masalah, maka 7,2 T bisa dimanfaatkan yang penting-penting, dari UMKM dan pertanian, dan yang lainya,” jelasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
