BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dalam Penyampaian Nota Pengantar Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023.
Serta penyampaian Nota Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD, atas penyampaian-penyampaian nota pengantar ke bupati terhadap Raperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2023.
Dalam paripurna tersebut dari pantauan Awak media Suara bangsa, dihadiri oleh Pj Bupati bersama Jajaran, APH beserta jajaran, OPD dan SKPD pemkab Bojonegoro, Camat se Bojonegoro, serta Sekwan beserta Jajaran.
Dalam sambutannya Andriyanto selaku Pj Bupati menyampaikan terima kasih atas kehadiran Anggota Dewan dan fraksi fraksi serta terselenggaranya Rapat paripurna Dan Pj Bupati juga menyampaikan terkait ada nya beberapa hal anggaran yang bisa di lakukan dan telah dilakukan di Tahun Anggaran 2023-2024,
Secara terpisah Pj Bupati juga menjelaskan terkait beberapa Anggaran belanja yang harus di rampingkan dan disesuaikan pada anggaran 2024, dan pada anggaran APBD 2023-2024 ini telah telah selesai di lakukan pemeriksaan oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil WTP di 2023.
Imbuhnya, demi percepatan belanja dan efesiensi anggaran maka dilakukan progres belanja untuk kebutuhan untuk umum masyarakat luas, serta ada beberapa evaluasi untuk kebutuhan yang bersifat hibah.
“Untuk BKD sudah kita lakukan dan jadi untuk karangnongko kan sudah kita lakukan separo, untuk hibah tahun ini tidak bisa kita lakukan karena terkendala waktu,” terangnya.
Lanjutnya, Pj Bupati Bojonegoro akan lebih mengoptimalkan Pendapatan Daerah(PA)agar terjadi percepatan belanja serta peningkatan PAD.
Imbuhnya Pj Bupati Andriyanto, Dalam pengelolaan APBD tidak harus menghabiskan Silpa tapi harus di imbangi peningkatan PAD agar terjadi percepatan belanja.
“Silpa tidak mesti harus kita habiskan tapi bagaimana kita tingkatkan PAD agar terjadi percepatan belanja, tahun ini percepatan belanja kita lebih baik dari pada tahun lalu,” ucapnya.
Saat disingung besaran APBD 2024 dan perolehan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Pj menjelaskan APBD Bojonegoro sekitar 8,2 T dan untuk Belanja sekitar 8 T,untuk PAD, pendapatan di 2024 ini 5 T, belanja kita 8 T berarti ada Devisit sekitar 2 T lebih dan bisa ditutup silpa tahun kemarin, namun Silpa tidak harus dihabiskan namun bisa dijaga, agar terjadi percepatan belanja.
“Untuk bagi hasil migas itu kan kewenangan pusat, jadi kita tetap menjaga silpa dan terus kita akan jaga, dan silpa itu tidak mesti kita habiskan dan kita bisa tingkatkan PAD kita agar terjadi percepatan belanja lebih signifikan,” ungkapnya.
Saat disingung apakah ada evaluasi anggaran di APBD 2024 demi percepatan belanja, Andriyanto menjelaskan bahwa agar tidak terjadi devisit maka ada evaluasi beberapa hal program dan tetap menjaga silpa, dan meningkatkan pendapatan Daerah dari PAD mau pun dari dana transfer.
“Ya tentunya kita di tahun kemarin ada peningkatan tentunya ada evaluasi dari PAD agar lebih baik, tahun kemarin PAD baik, ada potensi lebih baik dari segi pendapatan dari lainya mau pun dari dana transfer,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
