Tangani Kasus DBD, DPRD Sumenep Dorong Dinkes P2KB Libatkan Pemdes

- Admin

Minggu, 19 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

H. Sami'oeddin, salah satu anggota Komisi IV DPRD Sumenep

i

H. Sami'oeddin, salah satu anggota Komisi IV DPRD Sumenep

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep H Sami’oeddin memberikan perhatian khusus bagi Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).

Kasus DBD di Kabupaten Sumenep yang mencapai 800 lebih pasien. Kasus DBD sebanyak itu harus mendapatkan penanganan serius dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep.

“Seharusnya dinas terkait tetap intens melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan agar kasus DBD ini tidak terus meningkat,” kata H Sami’oeddin, Jumat, 17 Mei 2024.

Politisi PKB itu mendorong Dinkes P2KB Sumenep kembali melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat akan upaya mengantisipasi terjadinya kasus DBD.

H Sami’, akrab dipanggil, menekankan upaya sosialisasi dan tindakan penanganan DBD lainnya kali ini dilakukan dengan cara kolaborasi dengan Pemerintah Desa (Pemdes).

“Secepatnya dinas kembali melakukan sosialisasi ke tingkat desa melalui kepala desa, karena kepala desa sangat punya peran penting untuk melakukan itu pada warganya,” jelas H Sami’.

Baca Juga:  Dua Bus Santri Dari Jateng Diperiksa Tim Covid-19 Sumenep di Perbatasan

Anggota DPRD Sumenep itu mengapresiasi upaya Dinkes P2KB untuk melakukan updating data pasien dari 30 Puskesmas dan rumah sakit.

H Sami’ meminta dari data kasus DBD yang terus diperbaharui setiap hari itu agar dimaksimalkan untuk melakukan penanganan yang lebih cepat.

“Seharusnya ketika punya data kasus, ya cepat ditangani sesuai petunjuk teknis penanganannya dan anggaran yang ada,” tegasnya.

Penanganan kasus DBD harus cepat bukan tanpa alasan. Menurut H Sami’, penyakit DBD berurusan dengan jiwa seseorang, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan masalah lain.

“Apalagi ada anggaran. Tidak ada anggaran sekalipun harus diatasi,” katanya menambahkan.

Supaya antisipasi dan penanganan DBD lebih cepat, maka Dinkes P2KB Sumenep jangan hanya memfungsikan Puskesmas saja. Kolaborasi dengan Pemdes harus dibangun, bahkan melibatkan tokoh masyarakat, para pemuda atau organisasi kemasyarakatan setempat.

Baca Juga:  Turut Bantu Pemerintah, DPC PWRI Sumenep Turut Bagi-bagi Sembako Kepada Terdampak Covid-19

“Kalaupun sosialisasi dan lainnya memang sudah pernah dilakukan, ini kan masih ada kasusnya. Jadi mesti tetap ada upaya penanganan lagi. Jangan dianggap cukup,” ujar H. Sami’.

Menurut politisi senior itu, kepentingan masyarakat harus didahulukan. Ketika ada satu kasus di satu l titik harus langsung ditangani dengan cepat supaya tidak meluas.

“Kita akan coba rembuk di Komisi IV nanti bagaimana mendorong dinas terkait bertindak dengan cepat menangani DBD ini agar tidak tetrus meningkat,” pungkas H. Sami’.

Terpisah, Kepala Dinkes P2KB Sumenep drg Ellya Fardasah melalui Kabid P2P Achmad Syamsuri mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit DBD.

“Dengan maraknya DBD di wilayah Kabupaten Sumenep, kami mengajak kepada masyarakat untuk lebih waspada,” kata Achmad Syamsuri saat dihubungi, Jumat, 17 Mei 2024.

Baca Juga:  Tingkat Infertilitas di Indonesia Capai 10-15 Persen, Segera Kenali Pentingnya Scoring Untuk Pasangan Muda

Ia menegaskan, saat ini memang sudah mulai masuk awal kemarau. Namun, tidak menutup kemungkinan nyamuk Aedes aegypti tetap ada.

“Nyamuk Aedes aegypti masih ada karena mungkin masih ada sisa-sisa genangan air di sekitar rumah, jadi masyarakat tetap harus upayakan menerapkan 3M Plus,” tegas Syamsuri.

Berdasarkan update data DBD tanggal 15 Mei kemarin, jumlah penderita baru 6, jumlah kumulatif 853, jumlah masih dirawat 13 dengan rincian di Puskesmas 8, di RS 5. Sedangkan pasien DBD yang sudah sembuh 834 orang.

“Jumlah penderita mungkin akan berubah (bisa bertambah, bisa berkurang) setiap hari, karena kami updating data setiap hari dari 30 Puskesmas dan RS,” jelas Syamsuri.

 

Penulis : Hairul

Editor : Putri

Berita Terkait

Petugasnya Dituding Tidak Sopan, DPRD Sampang Ingatkan Puskesmas Camplong Beri Pelayanan Maksimal
Pasien Mengeluh, Oknum Dokter di Puskesmas Camplong Tak Sopan
Pembebasan Lahan Habiskan Anggaran 16,5 M, Nasib RS Onkologi Bojonegoro Tidak Jelas
Kronologi Awal Munculnya RS Onkologi Bojonegoro
Soal RS Onkologi, Mantan Kepala Dinkes Bojonegoro Mulai Angkat Bicara
Sistem Keamanan Dipertanyakan, Komisi IV DPRD Sampang Prihatin ada Pasien Kabur dari Rumah Sakit Sukma Wijaya
Dinkes Sampang Bakal Telusuri Soal Pasien yang Kabur dari Rumah Sakit Sukma Wijaya, Benarkah Ada Kelalaian?
Pasien Rumah Sakit Sukma Wijaya Kabur, Bukti Lemahnya Sistem Keamanan dan Pengawasan

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 17:09 WIB

DPC Projo Bojonegoro Soroti Urgensi Audit Dana CSR dan Promosi BPR

Sabtu, 2 Mei 2026 - 07:24 WIB

Bojonegoro Darurat Upah: Puluhan Massa Lintas Sektor Kepung DPRD, Tuntut Keadilan di Tanah Kaya Minyak

Sabtu, 2 Mei 2026 - 05:58 WIB

Dari Bojonegoro ke Baitullah, Ribuan Jamaah Haji Berangkat Diiringi Doa dan Harapan

Jumat, 1 Mei 2026 - 17:40 WIB

Dandim 0813 Bojonegoro Turun Langsung Temui Massa Ojol Sebelum Bergerak ke Disperinaker

Jumat, 1 Mei 2026 - 17:38 WIB

Warga Wonocolo Bojonegoro Bantah Isu Setoran, Tegaskan Pengelolaan Sumur Tua Berbasis Kearifan Lokal

Selasa, 28 April 2026 - 12:11 WIB

Sengketa TKD Desa Belun Temui Jalan Buntu: Camat Temayang Bungkam, Dinas PMD Sebut Tak Bisa Bergerak Tanpa Dokumen

Senin, 27 April 2026 - 17:58 WIB

Wujudkan Asta Cita Melalui Otoda, Pemkab Bojonegoro Raih Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik 2025

Minggu, 26 April 2026 - 11:45 WIB

HUT BPR Bojonegoro Ke-30 Menuai Sorotan: Diduga Tabrak Perda KTR dan Regulasi Sponsor Rokok

Berita Terbaru