BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pada semester menjelang pembahasan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Anggaran 2023.
Pasca pemilu 2024 nampak Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, masih agak sepi dari aktifitas.
Dari penggalian informasi awak media Suara bangsa, Di Gedung DPRD pada tanggal 6/3/2024 ada dua agenda. Yaitu pembahasan Singkronisasi promperda prioritas tahun 2024 masa sidang I dan perubahan propemperda tahun 2024 di ruang Bapemperda Gedung DPRD lantai 3.
Dan Audensi Paguyuban Guru Pasing Grade 2024.
“Iya tadi habis rapat terkait penambahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk 2024, ada 5 usulan, yang dua itu lanjutan bantuan hukum untuk warga miskin, dan raperda penanaman modal, yang 3 usulan dari hak inisiatif usulan eksekutif,” ungkap Mafthukan selaku Wakil ketua Bapemperda DPRD Bojonegoro.
Imbuhnya, Mafthukan berharap 7 Rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD Bojonegoro di tahun 2023 untuk segera diselesaikan agar bermanfaat untuk warga Bojonegoro, dari dokumen, adminitrasi, sampai Naskah akademik nya (NA) serta komitmen eksekutif untuk disiapkan dan disegerakan.
“Saya kira bila eksekutif serius dan berkordinasi cepat 12 Raperda tersebut bisa selesai, dan tadi 7 raperda yang dulu kita bahas, juga kita bahas dan bingung serta kita tanyakan sejauh mana keberlanjutannya, agar ada kordinasi eksekutif dan legislatif agar segera cepat selesai,” ungkap Mafthukan lelaki yang baru kali ini menjabat wakil Ketua Bapemperda DPRD Bojonegoro.
Harapan Maftukhan dalam tahun ini 12 Raperda segera bisa selesai dan bermanfaat untuk umat,
“Kalau saya sih berharap, 12 Raperda ini bisa segera selesai dan bermanfaat untuk umat,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
