Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sebut Sosok Ini Layak Jabat Pj Bupati

- Admin

Selasa, 1 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Sejumlah Bupati dan Wali Kota akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 ini, salah satunya Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yang akan berakhir pada September 2023.

Dengan berakhirnya jabatan Bupati Bojonegoro, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro akan segera merumuskan serta memusyawarahkan dalam agenda usulan fraksi fraksi yang layak menjadi Pj Bupati Bojonegoro pada tanggal 5 Agustus 2023.

Dari pengumpulan informasi awak media, ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bojonegoro yang layak menjadi Pj Bupati yang dimana segera dikirimkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, ke Menteri dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga:  Usulan Penambahan Anggaran Belanja Daerah Dianggap Mendadak, Rapat di DPRD Bojonegoro Alami Dead Lock

Menurut Sukur Priyanto selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, semua layak diusulkan termasuk Sekda Bojonegoro, Sekwan DPRD Bojonegoro, maupun staff Asisten 1 Joko Lukito juga layak.

“Nanti kan tanggal 5 ada usulan fraksi fraksi, jadi tanggal 5 sudah ada keputusan siapa saja yang layak untuk diusulkan menjadi Pj Bupati Bojonegoro, tanggal 7 kita kirimkan ke Menteri dalam negeri,” ungkapnya.

Disingung terkait kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Sukemi yang santer diisukan akan menjadi Pj bupati, Sukur menegaskan bahwa Sukemi tidak layak menjadi PJ Bupati, dengan alasan membangun pasar bisa tapi tidak bisa memberdayakan pedagang pasar.

Baca Juga:  Bupati Bojonegoro Lantik Kades PAW Desa Prangi, Minta Langsung Tancap Gas

“Sukami sangat tidak layak menjadi pj bupati, karena apa yang dia lakukan gagal dalam membangun pasar,” pungkasnya.

Berita Terkait

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026
APBD Perubahan Bojonegoro 2026 Disepakati, Setyo Wahono Minta Perangkat Daerah Hindari Proyek Mangkrak
Banyak Kepala OPD Absen di Rapat Strategis KUA-PPAS, DPRD Sumenep Kecewa Berat
Pembangunan Bendungan Karangnongko Deadlock, DPRD Bojonegoro Desak Pucuk Pimpinan dan APH Turun Tangan
Bupati Setyo Wahono Ajak Media Gaungkan Layanan Unggulan RSUD dan Rencana Kampus UB di Bojonegoro
Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Bojonegoro Salurkan Bantuan Sarana Prasarana Pertanian
Bupati Bojonegoro: Koperasi Modern Harus Jadi Penyerap Utama Hasil Bumi, Bukan Sekadar Papan Nama

Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 22:03 WIB

APBD Perubahan Bojonegoro 2026 Disepakati, Setyo Wahono Minta Perangkat Daerah Hindari Proyek Mangkrak

Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:22 WIB

Banyak Kepala OPD Absen di Rapat Strategis KUA-PPAS, DPRD Sumenep Kecewa Berat

Kamis, 23 Juli 2026 - 05:18 WIB

Pembangunan Bendungan Karangnongko Deadlock, DPRD Bojonegoro Desak Pucuk Pimpinan dan APH Turun Tangan

Kamis, 23 Juli 2026 - 05:15 WIB

Bupati Setyo Wahono Ajak Media Gaungkan Layanan Unggulan RSUD dan Rencana Kampus UB di Bojonegoro

Rabu, 22 Juli 2026 - 16:47 WIB

Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Bojonegoro Salurkan Bantuan Sarana Prasarana Pertanian

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:57 WIB

Bupati Bojonegoro: Koperasi Modern Harus Jadi Penyerap Utama Hasil Bumi, Bukan Sekadar Papan Nama

Rabu, 8 Juli 2026 - 10:51 WIB

Meski Pendapatan Lampaui Target, DPRD Bojonegoro Soroti DBH Migas hingga Program Gayatri

Berita Terbaru