Alokasi Anggaran DBHCHT di Sampang Minim Ke Petani, Condong ke Kesehatan

- Admin

Jumat, 21 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id Kabupaten Sampang, Madura, merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur yang menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

DBHCHT sendiri diberikan kepada daerah penghasil tembakau dan atau daerah yang memproduksi rokok. Sebagai daerah penghasil tembakau, tentu Kota Bahari turut merasakan manfaat dari DBHCHT itu.

Berdasarkan data yang dihimpun kontributor suarabangsa.co.id, pagu anggaran DBHCHT Kabupaten Sampang di tahun 2023 ini, tembus hingga Rp 50 miliar.

Namun demikian, pengalokasian DBHCHT tersebut sebagian besar tersedot untuk kepentingan kesehatan. Sementara, untuk kepentingan peningkatan kualitas bahan baku (termasuk petani) justru mendapatkan porsi yang sangat sedikit.

Baca Juga:  Tabrak Pohon Asam di Jalan Raya Taddan, Dua Warga Banyuanyar Sampang Meninggal Dunia

Menurut Analis Kebijakan Muda, Bagian Perekonomian Setda Pemkab Sampang, Abdi Barri, rincian total pagu DBHCHT tersebut diantaranya, DBHCHT reguler sebesar Rp 37,9 miliar, SILPA DBHCHT Rp 8,5 miliar dan Treasury Deposit Facility (TDF) DBHCHT di angka Rp 3,6 miliar.

“Dalam pemanfaatan DBHCHT ini, Pemkab Sampang selaku pengelola anggaran selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021,” kata Barri, Jumat (21/07/2023).

Aturan pembagiannya, lanjut Barri, adalah 20,05% untuk bidang kesmas non bantuan yakni peningkatan kualitas bahan baku dan peningkatan keterampilan kerja.

Baca Juga:  Aset Desa Terancam, Badan Aset Bojonegoro Ikut Bungkam: Bola Panas Sengketa Tanah Belun Temayang Kini Mengarah ke Jalur Hukum

“Dana kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) dan juga Dinas Tenaga Kerja (Naker),” imbuhnya.

Dari acuan itu, Pemkab Sampang juga mempresentasekan untuk bidang kesehatan sebesar 46,01% yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB).

“Pembagian untuk sektor kesehatan ini, dialokasikan pada pelayanan kesehatan termasuk juga sarana prasarana kesehatan,” tuturnya.

Sementara, untuk alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT di Dinas Sosial PPPA sebesar 4,22%, di bidang penegakan hukum di Satpol PP sebesar 4,53%, dan prioritas daerah lainnya senilai 25,19%.

Baca Juga:  Bupati Pamekasan Cek Langsung Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Jambringin

“Persentase anggaran di masing-masing OPD itu telah sesuai aturan dan formulasi alokasinya sesuai PMK Tahun 2021,” tandasnya.

Berita Terkait

Triv Group dan Gabriel Rey Borong Lima Penghargaan Bergengsi dalam Setahun
Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa II Diserahkan ke Keluarga, Tim DVI Lanjutkan Identifikasi Korban Lain
KDKMP di Sumenep Disorot, DPRD Singgung Lelang, Kepala Desa Minta Dilibatkan
Amos Gelar FGD Bertajuk ‘Pembangunan KDKMP: Antara Bisnis atau Proyek?’, Soroti Tatakelola
Pemerintah Naikkan Titik Impas Harga Tembakau, Petani Dapat Angin Segar
Sahkan Perda Pariwisata dan Kabupaten Layak Anak, Bupati Bojonegoro: Bukti Sinergi Kuat Pemkab dan DPRD
Terima Penghargaan di Malang, Cantika Wahono Beberkan Kunci Sukses Inovasi PKK Bojonegoro
Jaga Stabilitas Harga Tembakau, Paguyuban Pengusaha Rokok Sumenep Ajak PR Lokal Maksimalkan Penyerapan Tembakau Petani

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:24 WIB

Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa II Diserahkan ke Keluarga, Tim DVI Lanjutkan Identifikasi Korban Lain

Kamis, 2 Juli 2026 - 14:28 WIB

Ribuan Relawan MBG di Pamekasan Gelar Aksi, Dukung Keberlanjutan MBG

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WIB

Demo Program MBG di Bojonegoro, Massa Desak KPK Turun Tangan, DPRD Ancam Tutup Dapur Nakal

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:27 WIB

PPIH Bantah Tiga Jemaah Haji Kloter 77 asal Sumenep Terlantar di Madinah

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:20 WIB

Sejumlah Jemaah Haji Asal Sumenep Dikabarkan Terlantar di Madinah

Sabtu, 11 April 2026 - 17:34 WIB

BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi

Kamis, 9 April 2026 - 18:17 WIB

Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI

Sabtu, 14 Februari 2026 - 19:00 WIB

Gandeng Komdigi, Wihadi Wiyanto Bawa Program Literasi Digital dan Biometrik ke Bojonegoro-Tuban untuk Perangi Scamming

Berita Terbaru