Terkait Jabatan Kades 9 Tahun, Ini Kata Mantan Ketua Asosiasi Kepala Desa di Bojonegoro

- Admin

Selasa, 18 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Kepala Desa yang pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, berharap kepada pemerintah segera membahas nasib kepala desa.

Dalam perkembangan setelah adanya aksi besar besaran kepala Desa, Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa Badan Legislasi DPR Republik indonesia (DPR RI) menyepakati usulan ketentuan peralihan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa akan langsung berlaku ketika revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan menjadi undang-undang atau UU.

Dengan begitu, masa jabatan seluruh kepala desa yang tengah menjabat otomatis akan bertambah saat UU tersebut disahkan. Selasa (18/07/23).

Baca Juga:  Medhayoh Versi Ademos Indonesia, Menjadi Kalender Tahunan Event Festival

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bojonegoro, Khoiri, menuturkan jika saat ini seluruh fraksi DPR RI menyetujui masa perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun 2 periode. Akan tetapi ada klausul yang menurutnya ada hak desa yang dikebiri.

“Dengan wewenang kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat itu diambil alih oleh bupati,” katanya.

Dalam hal ini Khoiri, menjelaskan bahwa dalam pasal peralihan dijelaskan, yakni bagi kepala desa yang baru menjabat 2 periode masih dapat mencalonkan lagi selama 1 periode dengan masa jabatan 9 tahun.

Baca Juga:  Senin Besok, Diprediksi Puncak Arus Balik di Bojonegoro

“Tapi yang sudah 3 periode sudah tidak bisa,” ujarnya.

Pada saat undang-undang ini disahkan, lanjutnya, masa jabatan menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Akan tetapi undang-undang saat disahkan tidak serta Merta langsung bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pasalnya pemerintah daerah memerlukan payung hukum yakni teknis pelaksanaannya.

“Karena undang-undang itu menyatakan hanya diperpanjang, caranya memperpanjang itu harus diatur di PP, Kemendagri, nanti di Perda dan di perbup nya,” jelasnya.

Menurutnya, dasar pelantikan kepala desa, adalah berdasarkan SK Bupati sampai 6 tahun sejak dilantik. Sehingga kalau mau diganti harus membutuhkan SK baru. Jika kepala desa yang habis masa jabatannya di tahun 2026 harus mengejar lobby.

Baca Juga:  Presiden RI ke Banyuwangi, 3700 Personil Gabungan Disiagakan

“Kita punya asosiasi ada APDESI, Papdesi, AKD ya harus lobby. Kalau bolanya ada di pemerintah ya lobby ke pemerintah,” tuturnya.

Khoiri, menambahkan jika Peraturan Daerah (Perda) tentang desa, yang mengamanatkan masa jabatan kepala desa 6 tahun, jika masa jabatan kepala desa diperpanjang 9 tahun maka Perda yang lama harus diganti dengan Perda yang baru.

“Berarti Perda ini (yang lama.red) bertentangan dengan undang-undang kan harus di cabut dulu,” pungkasnya.

Berita Terkait

SDN 2 Tamberu Pamekasan Disegel Warga
LPTNU PBNU Lantik Pengurus Baru Arjunu untuk Meningkatkan Kualitas Jurnal Ilmiah
Penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi; Komitmen Pemkab Sampang Wujudkan Pemerintahan yang Bersih
Tim Sar Temukan Jasad Nelayan Pacemengan Kondisi Tewas di Pesisir Pantai Cungkingan Banyuwangi
Perahu Ditemukan Tanpa Awak, Seorang Nelayan Diduga Tenggelam di Laut Pecemengan Banyuwangi
Warga Pamekasan Digegerkan Penemuan Bayi di Sekitar TPU Palanggeran
Samsat Sampang Manjakan Masyarakat dengan Layanan Antar Gratis Perpanjangan Pajak Kendaraan
Sejumlah Jurnalis di Pamekasan Turun Jalan, Gugat RUU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 09:07 WIB

LPTNU PBNU Lantik Pengurus Baru Arjunu untuk Meningkatkan Kualitas Jurnal Ilmiah

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:48 WIB

Penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi; Komitmen Pemkab Sampang Wujudkan Pemerintahan yang Bersih

Senin, 10 Juni 2024 - 07:57 WIB

Bumdes Ngringinrejo Bojonegoro Menjual Aneka Olahan Blimbing dan Jambu Kristal di Pekan Batik

Minggu, 9 Juni 2024 - 20:46 WIB

Perahu Ditemukan Tanpa Awak, Seorang Nelayan Diduga Tenggelam di Laut Pecemengan Banyuwangi

Minggu, 9 Juni 2024 - 19:38 WIB

Winda KDI Gagal Tampil Acara Soft Launching Pilbup Pamekasan 2024, Ini Alasannya

Selasa, 28 Mei 2024 - 16:23 WIB

Petani dan Pedagang Tembakau Madura Melakukan RDPU bersama DPR RI

Sabtu, 25 Mei 2024 - 08:32 WIB

Samsat Sampang Manjakan Masyarakat dengan Layanan Antar Gratis Perpanjangan Pajak Kendaraan

Selasa, 21 Mei 2024 - 22:37 WIB

Begini Cara PSHT Ranting Rayon Sekretariat Baureno dalam memperingati Harkitnas, jelang Pengesahan

Berita Terbaru

News

SDN 2 Tamberu Pamekasan Disegel Warga

Minggu, 23 Jun 2024 - 21:34 WIB