Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Angkat Bicara Terkait Polemik Wisuda TK, SD, SMP

- Admin

Kamis, 22 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sukur Priyanto Wakil Ketua DPRD Bojonegoro.

i

Sukur Priyanto Wakil Ketua DPRD Bojonegoro.

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Polemik Wisuda Taman kanak kanak yang masuk ke jenjang Sekolah dasar, Sekolah dasar (SD)ke jenjang Sekolah menengah pertama (SMP), Dari SMP ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi beban wali murid yang ber ekonomi lemah.

Dan kegiatan tersebut menguntungkan Tukang rias (salon) sewa gedung, katering, mau pun fotografer. Namun anggaran anggaran sekolah tersebut sangat meresahkan wali murid yang harus banting tulang untuk anaknya yang mempersiapkan jenjang selanjutnya.

Iuran wali murid dari 200 ribu sampai 300 ribu per anak untuk acara Wisuda pengambilan ijasah akhir. Belum lagi biaya rias wajah dan sewa toga sampai iuran untuk fotografer.

Indra warga Bojonegoro kota Minggu ini harus mendapatkan kurang lebih dua juta untuk anaknya yang satu lulus SD naik ke SMP, yang satu lulus SMP menuju SMA.
Dan yang lebih mengenaskan sebentar lagi ada iuran untuk agustusan untuk acara karnaval dan iuran study tour, hal tersebut harus diusahakan nya.

Baca Juga:  Pelepasan Siswa SMAN 1 Sipirok, Bupati Tapanuli Selatan Pesankan Ini

“Wisuda itu pengertian saya untuk mahasiswa yang susah payah dengan skripsinya dan prosesnya di kampus, ini masih di SD sedikit sedikit membayar, wisuda bayar, studi tour juga harus bayar ikut tidak ikut juga harus bayar,” ungkapnya.

Dan fenomena wisuda tidak hanya SD, di jenjang taman kanak kanak pun juga sudah melaksanakan wisuda, dari sewa rias,hadiah buat guru,katering, yang semuanya dibebankan ke orang tua (wali murid).

Hal tersebut di tanggapi oleh Wakil ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto, sepanjang tidak memberat kan untuk wali murid menurut sukur tidak masalah.

Baca Juga:  Buntut Harga Gabah Anjlok, Bupati Bojonegoro Panggil Bulog dan Satgas Pangan

Kalau sudah ada unsur bisnis maka mestinya dinas pendidikan yang terkait segera mengkaji ulang, memang hal tersebut tidak diatur di undang undang (Perda) namun sangat kasian buat warga miskin yang harus dibebani untuk pembayaran tersebut.

Misalkan hal tersebut dilakukan tidak ada masalah bagi wali murid yang kaya, tapi guru juga harus bisa mencarikan solusi bagi mereka yang miskin.

“Misalnya yang kaya membayari yang miskin kan tidak masalah, kalau yang kaya membayar 300 ribu tidak masalah, tapi yang miskin misal nya anaknya tiga dan semua lulus apa hal tidak berat, ya sangat memberatkan mereka,” ungkapnya.

Lanjutnya, Dengan keresahan warga Bojonegoro dengan biaya biaya tersebut mestinya dinas terkait atau Pemimpin Daerah dari tingkat Gubernur atau Bupati bisa membuat instruksi ke SKPD agar meniadakan wisuda wisuda yang tujuan nya untuk bisnis sekolahan semata.

Baca Juga:  Sejumlah OPD Lambat, Hearing di Komisi C DPRD Bojonegoro Molor

Tambahnya,Sepanjang itu tidak memberatkan sebenarnya itu tidak ada masalah,dan Dinas pendidikan mestinya segera menyamakan persepsi dan membuat surat edaran kepada sekolah sekolahan untuk tidak membuat wisuda, kalau memang membuat ya dengan biaya sekolah sendiri tapi tidak memberatkan wali murid.

“Tidak perlu lah perda, saran saya untuk SKPD atau pemimpin daerah segera mengeluarkan surat edaran mengkaji kegiatan kelulusan itu jangan lah sampai memberatkan warga, dan kegiatan tersebut jangan sampai jadi ajang bisnis guru,sekolahan, dan untuk warga miskin tidak bisa bayar bisa diselesaikan ditingkat komite,” pungkasnya.

Berita Terkait

SMK Al Karimiyyah Gelar Uji Kompetensi Keahlian Jurusan APHP dan TSM
Meriahkan Malam Lebaran, Pemkab Sampang Gelar Lomba Pawai Takbir Keliling
STIE Al-Anwar Host Kongres III dan Rapat Kerja Aliansi BEM Mojokerto Raya, Ini Pesan Ketua dan DPRD
Wisuda 144 Mahasiswa, STITAL Perkuat Nilai-nilai Aswaja di Bangkalan
STIE Al-Anwar Mojokerto Laksanakan Sidang Terbuka Senat
Upgrading Guru dalam Pembelajaran Kurikulum Merdeka
Laksanakan KKN Sains, STIE Al-Anwar Mojokerto Angkat Isu Pembangunan Desa Mandiri
Siswa SDN 2 Tamberu Pamekasan Belajar di Rumah Warga

Berita Terkait

Sabtu, 26 April 2025 - 19:15 WIB

Ratusan Warga Geruduk Tambang Ilegal di Ringintunggal Bojonegoro, Excavator Hampir Dibakar Masa

Jumat, 25 April 2025 - 22:25 WIB

Alat Berat Siap Garuk Tanah Negara, Pemuda Desa Ringintunggal Bojonegoro Harapkan APH Turun Tangan

Jumat, 25 April 2025 - 13:26 WIB

Bersih, Lapak Pedagang tak Tampak Lagi di Depan Pendopo Bupati Sampang

Jumat, 25 April 2025 - 01:58 WIB

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Soroti Pengadaan Alkes di RSUD Tamayang

Kamis, 24 April 2025 - 19:33 WIB

Pengadaan Alkes RS Temayang Bojonegoro Habiskan Anggaran Senilai 55 Milyar, Diduga Ada Kelebihan Bayar

Kamis, 24 April 2025 - 13:59 WIB

Dorong Keterbukaan Informasi, Kapolres Terima Kunjungan Pengurus Persatuan Wartawan Sampang

Rabu, 23 April 2025 - 13:14 WIB

Kurir di Sampang Ditangkap Saat Hendak Antar Pesanan, Hampir 1 Kg Sabu Gagal Edar

Selasa, 22 April 2025 - 20:56 WIB

Perusahaan Provider Diduga Tidak Gubris Regulasi dan Aturan Pemkab Bojonegoro

Berita Terbaru