BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Saat ekonomi global mengalami tekanan, pengoptimalan ekonomi Nasional penting untuk mengurangi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh Dunia global.

Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan melalui Direktorat (PEPPD) melaksanakan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) tahunan bertempat di Ballroom di salah satu Hotel di Surakarta Selasa, (31/01/2023)

Kegiatan tersebut terfokus pada Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) tahun 2022, yaitu Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan di Daerah terutama bidang pertambangan, pariwisata, serta Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Dari hasil evaluasi tersebut nantinya akan disampaikan melalui Public Expose kepada 7 Daerah evaluasi (Bantul, Halmahera Tengah, Kutai Timur, Sumbawa Barat, Badung, Muara Enim, Muara Wali ), Badan usaha milik Negara (BUMN), pihak swasta terkait, akademisi, maupun stakeholders pembangunan lain yang relevan.

Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Ir. Rudy S. Prawiradinata mengatakan, sekarang ini kita sedang melakukan pendalaman terkait Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan Di Daerah yang tak terlepas dari proses perencanaan, visi-misi, arahan Presiden yang menjadi landasan utama, dan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang kemudian diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu :