Isu Jabatan Perangkat Desa 9 Tahun, Begini Tanggapan Ketua AKD Bojonegoro

- Admin

Jumat, 20 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Isu jabatan perangkat Desa 9 tahun direvisi Undang undang Desa 2014, akan memantik reaksi perangkat desa yang rencana tanggal 25/1/2023 akan melakukan aksi besar se Indonesia di halaman Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dari temuan awak media ada selebaran yang viral terkait tuntutan aksi jabatan kepala desa 9 tahun, dan di poin 4 jabatan perangkat Desa juga 9 tahun.

Dengan jabatan 9 tahun yang disamakan oleh kepala desa tersebut, memantik reaksi Perangkat Desa.

Hal tersebut di klarifikasi oleh Sudawam selaku ketua Asosiasi kepala Desa Bojonegoro, dalam aksi kemarin kepala desa tidak menyebutkan poin 4, yang menginginkan perangkat desa jabatanya 9 tahun, aksi kemarin murni menyuarakan bagaimana pemerintah merevisi Jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, dan harus masuk di Prolegnas 2023.

Baca Juga:  IPNU IPPNU Batang-Batang Dilantik

“Dalam aksi kemarin itu tidak ada yang menyuarakan aksi poin 4 itu tidak ada, kita hanya UU Desa 2014, tentang jabatan kepala Desa saja,” ungkapnya.

Imbuhnya, Kepala desa tidak ada yang menyingung terkait jabatannya perangkat desa, kalau ada selebaran yang membahas terkait jabatan perangkat desa, Kepala desa tidak menahu sumbernya.

“Tidak ada yang ngomong soal perades, murni kita ngomong terkait masa jabatan kades, kalau ada selebaran soal itu kita tidak tahu,” ungkapnya.

Tambahnya, Kepala Desa si indonesia berharap kepada wakil rakyat mau pun eksekutif yang ada di Jakarta, revisi Undang undang tersebut harus masuk di Prolegnas 2023, harga tersebut harga mati tidak bisa ditawar.

Baca Juga:  Dua Partai di Bojonegoro Telah Daftarkan Bakal Calon DPRD

“Kita mohon undang undang yang kita inginkan masuk di Prolegnas 2023, Alhamdulillah di approve dari berita kelihatanya pak Jokowi kelihatanya menyetujui,” pungkasnya.

Berita Terkait

DPC Projo Bojonegoro Meminta Kapolri Serius Tangani Judol
DPD Projo Jatim Meminta Kapolri Tangkap Bandar Besar Judi Online
Malam Ini, 63 Pemuda-pemudi Desa Tanjungharjo Bojonegoro Dilantik menjadi KPPS
Digelar di Surabaya, KPU Sampang Sukses Gelar Debat Publik Pertama Pilkada 2024
Dinas Pertanian KP Jatim Genjot Program Irigasi Perpompaan Atasi Keterbatasan Air di Lahan Petani
Mulai Sortir Lipat 758.796 Surat Suara Pilkada Sampang, KPU Targetkan Rampung 3 Hari
Ngopi Bareng DPC Projo Bojonegoro, Begini Keluhan Petani di Desa Tanjungharjo
Ketum Projo Dilantik Jadi Menteri Koperasi, DPC Projo Bojonegoro Tasyakuran

Berita Terkait

Jumat, 8 November 2024 - 15:04 WIB

DPC Projo Bojonegoro Meminta Kapolri Serius Tangani Judol

Jumat, 8 November 2024 - 09:55 WIB

DPD Projo Jatim Meminta Kapolri Tangkap Bandar Besar Judi Online

Jumat, 8 November 2024 - 09:10 WIB

Malam Ini, 63 Pemuda-pemudi Desa Tanjungharjo Bojonegoro Dilantik menjadi KPPS

Selasa, 5 November 2024 - 08:43 WIB

Digelar di Surabaya, KPU Sampang Sukses Gelar Debat Publik Pertama Pilkada 2024

Minggu, 27 Oktober 2024 - 14:31 WIB

Mulai Sortir Lipat 758.796 Surat Suara Pilkada Sampang, KPU Targetkan Rampung 3 Hari

Rabu, 23 Oktober 2024 - 21:40 WIB

Ngopi Bareng DPC Projo Bojonegoro, Begini Keluhan Petani di Desa Tanjungharjo

Selasa, 22 Oktober 2024 - 18:23 WIB

Ketum Projo Dilantik Jadi Menteri Koperasi, DPC Projo Bojonegoro Tasyakuran

Jumat, 18 Oktober 2024 - 18:24 WIB

Ikut Sukseskan Pelaksanaan Pilkada, SMSI Sumenep Gelar Sosialisasi Bagi Komunitas Kepulauan

Berita Terbaru

Daerah

DPC Projo Bojonegoro Meminta Kapolri Serius Tangani Judol

Jumat, 8 Nov 2024 - 15:04 WIB