Tahun 2021 Ada 8 Desa di Bojonegoro Tidak Bayar PBB, 2022 ada 7 Desa Juga Belum Lunas

- Admin

Kamis, 12 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selalu digaungkan oleh Pemerintah Pusat, namun dari 2021 sampai 2022 masih ada Desa di Bojonegoro yang engan membayar Pajak bumi dan Bangunan alias Bandel.

Meskipun dari temuan awak media SUARABANGSA.co.id masyarakat desa sudah membayar pajak ke perangkat desa setempat (Pemdes).

M Ibnu Suyuti, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, membenarkan kejadian tersebur. Dari 419 Desa masih ada beberapa Desa yang memang menyangkut di beberapa Perangkat Desa, hal tersebut oleh pihak Bapenda itu kewenangan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip).

Baca Juga:  Forkopimda Jatim Ikuti Upacara Hari Dharma Samudera

Kalau belum lunas itu secara pribadi menjadi urusan pihak desa (Pemdes) sendiri.

“Makanya kemarin ada salah satu desa, kita disuruh untuk menghapus salah satu desa, saya ngak mau wong di bank memang benar dinyatakan belum bayar kok kita disuruh menghapus,” ujarnya.

Saat disingung terkait Anggaran Dana Desa (ADD) yang dianggarkan oleh APBD Bojonegoro, Ibnu menjelaskan bagi desa yang telat dan tidak membayar pajak PBB P2 dengan baik, ADD tetap dibayarkan dari 2021 sampai 2022.

Namun dana bagi hasil pendapatan dari pajak tidak bisa diberikan, bila Pajak bumi dan Bangunannya tidak dilunasi dengan baik.

Baca Juga:  Program Pamekasan Call Care Berumur Setahun, Ini Manfaatnya Bagi Masyarakat

“Dari tahun 2022 ADD turun (terbayarkan) semua, cuma ada beberapa yang ditahan yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi,” ungkapnya.

Saat disingung terkait Nominal besaran dan desa paling bandel membayar pajak, Ibnu menyatakan desa desa tersebut ada yang besar ada yang kecil, ada yang dari 245 juta, ada yang 100 juta, ada yang 80 juta.

“Sesuai undang undang nomer 28 perangkat desa atau Desa wajib membayar dan melunasinya,” harapnya.

Berita sebelumnya, dari 60 Desa sampai 31 Desa yang telat membayar PBB P2 dan sempat terjadi menjadi polemik di internal desa dan di hearing oleh Komisi A DPRD Bojonegoro, di tahun 2021 ada 8 Desa, di tahun 2022 tinggal 7 Desa yang belum melunasi PBB P2-nya.

Baca Juga:  Pemilu 2024 di Bojonegoro Berjalan Aman, Pj. Bupati Apresiasi Kinerja TNI dan POLRI

Berita Terkait

Dapat Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi, DPRD Sumenep Minta Pemkab Lakukan Pengawasan
Pj Bupati Bojonegoro Berikan Kado Prestasi Ke Sejumlah Pemuda
Pemkab Gelar ‘Sumenep Bersholawat’, Diharapkan Dapat Meningkatkan Kualitas Hidup ASN dan Masyarakat
Paripurna Jawaban Eksekutif, Pj Bupati Bojonegoro Jawab PU Fraksi Gerindra dan PDIP
Begini Pandangan Fraksi Gerindra Terhadap Nota Penjelasan Pj Bupati Bojonegoro
Pj Bupati Bojonegoro Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
Sempat Cekcok, Akhirnya Satpol PP Pamekasan Tetap Tertibkan PKL
Satpol PP Pamekasan Lakukan Penertiban PKL di Sekitar Arek Lancor

Berita Terkait

Minggu, 7 Juli 2024 - 14:13 WIB

Ribuan Santri dan Pengurus NU Pulau Mandangin Sampang Tumplek Blek Peringati 1 Muharram

Selasa, 2 Juli 2024 - 11:05 WIB

Soal Oknum ASN DPMD Sombong dan Minim Etika, Ini Respon Komisi I DPRD Sampang

Senin, 1 Juli 2024 - 14:42 WIB

Miris, Oknum ASN DPMD Sampang Dinilai Minim Etika

Senin, 1 Juli 2024 - 10:35 WIB

Diskusi Merajut Benang Kusut Disalah Artikan, Ini Kata Panita

Jumat, 28 Juni 2024 - 12:34 WIB

Cegah Penyebaran DBD, Pemdes Dapenda Lakukan Bersih-bersih

Rabu, 26 Juni 2024 - 22:11 WIB

Komunitas Jurnalis Pamekasan Gelar Diskusi Kode Etik Jurnalistik

Sabtu, 22 Juni 2024 - 14:50 WIB

Di Wisuda Siswa TK PKK Tanjungharjo II dan SDN Tanjungharjo IV Bojonegoro ada Jokowi

Jumat, 21 Juni 2024 - 09:07 WIB

LPTNU PBNU Lantik Pengurus Baru Arjunu untuk Meningkatkan Kualitas Jurnal Ilmiah

Berita Terbaru

Birokrasi

Pj Bupati Bojonegoro Berikan Kado Prestasi Ke Sejumlah Pemuda

Rabu, 17 Jul 2024 - 18:54 WIB