Dispenda Bojonegoro Dianggap Lempar Tangung Jawab Terkait PBB P2

- Admin

Sabtu, 5 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Peraturan Bupati 32/2015 menjadi kunci persoalan dari 60 Perangkat Desa yang tidak bisa menyerap Penghasilan tetap yang seharusnya diperoleh.

Suparlan Selaku Kasi pemerintahan Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Bojonegoro mengatakan bahwa Desa selama ini sebatas membantu pekerjaan yang semestinya menjadi tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah, kalau hal pekerjaan tersebut dibebankan kepada Desa, maka hal tersebut sangat sulit Desa bisa harus seratus persen, karena disebabkan banyaknya Wajib Pajak (WP) yang berdomisili di luar kota, dari Jakarta maupun di Tuban dan Surabaya.

Baca Juga:  Jadi Tersangka, Kades Deling Bojonegoro Dijebloskan ke Lapas

“Itu sangat sulit untuk seratus persennya, sebab apa karena WP-nya banyak ada yang di Jakarta punya tanah di Bojonegoro di Tuban, ada yang Surabaya, kalau untuk seratus persen sulit, kalau kita disuruh untuk 100 persen itu sulit, tapi kalau 70 persen kok masih bisa, kita sudah membantu sekuat tenaga,” terangnya.

Ia menambahkan, Dinas Pendapatan Daerah pastinyanya tahu data data yang wajib pajak nakal dan pihak Pemkab bisa memboikot Wajib Pajak tersebut, sedangkan Desa Sukorejo sendiri yang dibebankan Pajak kurang lebih 1,2 M dan sudah terbayar kurang lebih 80 persen.

Baca Juga:  Bersama Dua Rekannya, Mantan Kades Mendulang Sampang Diringkus Polisi

“Mestinya Dispenda (Pemda) bisa memboikot ohh ini yang belum bayar, karena pemdes hanya membantu saja,Sukorejo sudah 80 persen dari target 1,2 M,” tambahnya.

Suparlan berharap ada solusi dari Pemerintah Daerah Bojonegoro untuk segera merealisasikan ADD tersebut, Siltap tersebut sangat dinanti nanti oleh Keluarga pemdes demi kelangsungan hidup, dan Bagaimanapun Pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) juga turut andil dalam menangani persoalan tersebut.

“Ya mohon untuk bisa direalisasikan, bagaimana Dispenda juga ikut membantu, jangan hanya dibebankan pada pemdes saja,” pungkasnya.

Baca Juga:  Di Bojonegoro ada Tempat Wisata Bersejarah Loh, ada Petilasan Raja Mashur

Sampai berita ini ditulis belum ada kepastian terkait Siltap 7 Desa yang proposal pengajuannya dikembalikan oleh Pihak Pemkab Bojonegoro.

Berita Terkait

Penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi; Komitmen Pemkab Sampang Wujudkan Pemerintahan yang Bersih
Bojonegoro Raih Tiga Penghargaan Pada Peringatan BBGRM Ke-XXI Dan HKG PKK Ke-21 Prov Jatim 2024
408 Kades di Bojonegoro Dapat Perpanjangan Masa Jabatan
Pj Bupati Bojonegoro Serahkan 1.935 SK PPPK, Dari Tenaga Guru Sampai Tenaga Kesehatan dan Teknisi
Closing Pekan Batik di Bojonegoro Berkolaborasi Dengan BUS KPK, Dihibur Niken Salindri
Tim Sar Temukan Jasad Nelayan Pacemengan Kondisi Tewas di Pesisir Pantai Cungkingan Banyuwangi
Perahu Ditemukan Tanpa Awak, Seorang Nelayan Diduga Tenggelam di Laut Pecemengan Banyuwangi
Satgas Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal di Pamekasan Mengikuti Bimtek Operasi Pemberantas Barang Kena Cukai

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:48 WIB

Penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi; Komitmen Pemkab Sampang Wujudkan Pemerintahan yang Bersih

Selasa, 11 Juni 2024 - 17:07 WIB

408 Kades di Bojonegoro Dapat Perpanjangan Masa Jabatan

Selasa, 11 Juni 2024 - 14:27 WIB

Pj Bupati Bojonegoro Serahkan 1.935 SK PPPK, Dari Tenaga Guru Sampai Tenaga Kesehatan dan Teknisi

Senin, 10 Juni 2024 - 07:52 WIB

Closing Pekan Batik di Bojonegoro Berkolaborasi Dengan BUS KPK, Dihibur Niken Salindri

Minggu, 9 Juni 2024 - 20:28 WIB

Satgas Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal di Pamekasan Mengikuti Bimtek Operasi Pemberantas Barang Kena Cukai

Sabtu, 8 Juni 2024 - 18:14 WIB

Gas LPG 3 Kg di Bojonegoro Sempat Langka Pemkab di Demo, Ini Persoalannya

Sabtu, 8 Juni 2024 - 18:08 WIB

Komisi B DPRD Bojonegoro Harapkan yang Bikin Langka LPG Diberi Sanksi

Sabtu, 8 Juni 2024 - 17:45 WIB

Sebelum Dilantik, Calon Anggota DPRD Bojonegoro Terpilih per 21 Hari Harus Melaporkan Harta Kekayaannya

Berita Terbaru